Senin, 23 November 2020

Wali Kota Surabaya: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Kok Banyak yang Miskin

Wali Kota Surabaya: Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Kok Banyak yang Miskin

Foto. Walikota Surabaya, Tri Rismaharini tidak percaya dengan pertumbuhan ekonomi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Berbeda dengan pemerintah pusat atau para menteri ekonomi yang selalu bicara pertumbuhan ekonomi, Walikota Surabaya Tri Rismaharini justru menyebut dirinya tidak peduli dengan pertumbuhan ekonomi. Bagi dia, yang lebih penting adalah warga yang dipimpinnya, tidak ada yang miskin.

“Jangan sampai yang miskin jadi semakin miskin dan yang kurang miskin menjadi miskin,” kata Risma dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Senin (4/12) yang dirilis merdeka.com.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluhkan, jika penggunaan APBD tahun 2016 sebagian besar atau 70,9% habis hanya untuk gaji pegawai dan belum mendorong pertumbuhan ekonomi.

Risma menegaskan, dirinya hanya fokus untuk memakmurkan warga Surabaya bukan menaikkan angka pertumbuhan ekonomi.

“Saya dulunya enggak percaya dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi kok banyak yang miskin. Ya sudah, enggak usah urus-urus soal pertumbuhan ekonomi, yang penting rakyat sejahtera,” ujarnya.

Risma menjelaskan, model pembangunan yang dia lakukan di Surabaya berorientasi para perencanaan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung ke masyarakat. Hal tersebut juga bertujuan agar APBD yang telah dialokasikan bisa terlihat dan terasa realisasinya oleh masyarakat.

“Saya coba benar bagaimana program itu bisa sampai di masyarakat. Sekolah kita jamin sampai SMP gratis. Ada BOS nasional dan bantuan operasional pendidikan daerah. Tapi masih bisa kita berikan subsidi buat listrik, air dan internet. Jadi kita harus bisa jamin itu,” ujarnya.

Risma mencontohkan, salah satu kebijakan yang dilakukannya selama memimpin Surabaya adalah dengan tidak pernah menaikkan harga air bersih yang dijual oleh PDAM ke masyarakat.

“Dan ternyata untungnya PDAM itu nambah terus. Bahkan PDAM Surabaya itu bisa kasih dividen sampai Rp 100 miliar ke negara dengan harga airnya Rp 300 per m3,” ungkapnya.

Selain itu, Risma juga memberlakukan larangan mengamen di tempat umum. Namun, para pengamen tersebut dirangkul dan diwadahi dalam komunitas khusus dengan bayaran Rp 2.000.000 per bulan.

“Karena saya tawari jadi yang lain, designer dan segala macam, mereka enggak mau. Ya saya anggap profesional saja, kita gaji dia. Jadi kalau ada ludruk, srimulat, itu kita bayar dia,” ujarnya.

Semua kebijakan yang dia lakukan karena adanya proses penyusunan anggaran yang benar-benar memperhatikan aspirasi rakyat, sehingga bisa terealisasi secara optimal.

Dia bilang, proses penyusunan anggaran menjadi tahap yang paling pelik dilakukan lantaran harus berjibaku dengan segala kepentingan dari tiap daerah warga yang dipimpinnya.

“Di Surabaya berdarah-darahnya itu waktu nyusun anggaran Debat mulai dari tingkat RT sampai Kecamatan. Setelah disepakati anggarannya, itu bahkan kita tampilkan lagi di Musrenbang, mana yang disetujui dan tidak.” papar dia. (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.