Sabtu, 28 November 2020

Komisi VII DPR Kesal Freeport Tak Kunjung Bangun Smelter

Komisi VII DPR Kesal Freeport Tak Kunjung Bangun Smelter

Foto. PT Freeport Indonesia mengulur-ulur waktu soal kesepakatan divestasi 51% sahamnya ke pemerintah Indonesia. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan konsentrat (smelter) PT Freeport Indonesia (PTFI) masih nol besar alias sama sekali belum dikerjakan konstruksinya. PTFI mengaku masih menunggu seluruh proses perundingannya dengan pemerintah Indonesia selesai.

Padahal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Freeport selaku pemegang kontrak karya (KK) berkewajiban membangun smelter dalam jangka waktu lima tahun setelah UU keluar atau selambatnya tahun 2014. Namun sampai tahun 2017 akan berakhir, smelter yang dimaksud tak kunjung terbangun.

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menegur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PTFI soal lambatnya pembangunan smelter yang seharusnya beres pada 2014.

Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Komisi VII menekankan supaya masalah smelter tidak berlarut-larut. Dengan perubahan dan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017, pembangunan fisik smelter seharusnya bisa segera direalisasikan.

“Secara fisik sampai 2016 enggak ada progres fisik. Kami minta kepastian smelter ini selesai pada 2022 nanti,” tegasnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (27/11) yang dikutip Okezone.

Saat ini, Gus menambahkan, progres pembangunan smelter yang disampaikan Freeport baru memasuki tahap studi yang di dalamnya ada nilai komitmen pembangunannya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Vice President Freeport Tony Wenas mengatakan, semua proses perundingan utamanya terkait divestasi berjalan maju. Mulai dari harga dan lainnya diharapkan bisa segera diumumkan ke publik.

“Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah bisa selesai. Diharapkan agar semua bisa diselesaikan akhir tahun. Harga, semua sudah disepakati. Agar smelter bisa (dibangun),” jelas dia.

Berdasarkan kesepakatan pada 29 Agustus 2017, ketika itu ada Bos Besar Freeport Richard Adkerson, Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, disepakati Freeport berniat membangun smelter hingga Januari 2022.

Kesepakatan itu pun berpotensi melanggar. Pasalnya, saat ini proses perundingan berkutat pada divestasi 51% saham Freeport. Alhasil, kata Tony Wenas, hingga saat ini proses pembangunan smelter baru persiapan dengan studi yang telah dilakukan.

“Kita kan tunggu semua sepakat dengan pemerintah. Persiapan-persiapan sudah dimulai. Studi di engineering sudah semua,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo harus memperhatikan dan menindaklanjuti hasil audit yang sudah dilaporkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dampak relaksasi ekspor dan pembangunan smelter dari beberapa perusahaan yang tidak kunjung direalisasikan.

Ada pelanggaran terhadap UU yang berpotensi merugikan pemerintah, karena ketidaktaatan pada ketentuan yang sudah diatur UU Minerba.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 yang dilakukan BPK terhadap Freeport, misalnya, terjadi potensi kerugian dari penerimaan iuran tetap dan royalti selama tahun 2009-2015 senilai USD445,96 juta (Rp5,8 triliun). (*/maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.