Minggu, 29 November 2020

Presiden Erdoğan Ancam Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Presiden Erdoğan Ancam Putuskan Hubungan Diplomatik dengan Israel

Pasukan khusus polisi Turki berjaga-jaga di depan kedutaan besar Israel untuk Turki di Ankara pada 21 September 2016. (Ümit Bektaş/Reuters)

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, mengancam akan memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel atas laporan rencana Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem (al-Quds) untuk mengakuinya sebagai ibu kota Israel.

Langkah itu akan menjadi suatu “garis merah” (batas aman masa lalu yang sudah tidak dapat dijamin lagi) bagi Muslim, kata Erdoğan, Selasa (5/12).

Laporan muncul pada Jumat (1/12) bahwa presiden AS, Donald Trump, mempertimbangkan untuk mengakui Kota Yerusalem (al-Quds) sebagai ibu kota Israel dengan memindahkan kedubes AS.

Rencana itu mengundang kritik sejumlah pemimpin negara yang khawatir hal itu akan meningkatkan ketegangan regional.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron mengatakan kepada Trump via telepon bahwa status Yerusalem harus ditentukan dalam pembahasan damai antara Israel dan Palestina.

Atas permintaan pejabat Palestina, Liga Arab mengadakan pertemuan darurat, Selasa (5/12), membahas perkembangan status Kota al-Quds.

Penasihat diplomatik Presiden Mahmoud Abbas mengatakan bahwa pimpinan Palestina akan memutuskan kontak dengan AS jika mengakui Kota al-Quds sebagai ibu kota zionis Israel.

Status al-Quds merupakan aspek sangat sensitif dalam konflik antara zionis Israel dan Palestina. Zionis mengklaimnya sebagai ibu kotanya menyusul pendudukannya atas Yerusalem Timur pada perang dengan Mesir, Yordania, dan Suriah pada 1967.

Sementara itu, Palestina telah lama memikirkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara pada masa depan.

Saat ini, tiada negara yang memiliki kedubes di al-Quds. Masyarakat internasional, termasuk AS, tidak mengakui yurisdiksi zionis Israel dan kepemilikannya atas kota tersebut.

Juru bicara Gedung Putih, Hogan Gidley, berkata bahwa sebuah pengumuman akan dibuat “dalam beberapa hari”, tetapi Presiden tetap berkomitmen akan memindahkan kedubes AS.

Bagaimana pun, Trump telah berjanji akan memindahkan kedubes AS dari Tel Aviv ke al-Quds saat kampanye menjelang pemilihan presiden demi mengakui kota itu sebagai ibu kota Israel.

Kongres AS mengesahkan undang-undang pada 1995 untuk memindahkan kedubes pada 1999. Akan tetapi, dalam ketentuannya, UU itu mengizinkan presiden AS menandatangani pengabaian setiap enam bulan demi keamanan nasional AS.

Sejak 1998, setiap presiden melakukannya, termasuk Trump. Terakhir kali, ia melakukannya pada Kamis, 1 Juni 2017. Sebenarnya, batas akhir pengabaian selesai pada Jumat (1/12), namun diundur hingga Senin (4/12). Menurut pejabat Gedung Putih, tidak ada tindakan yang dilakukan pada Senin kemarin. (*/Pamungkas)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.