Minggu, 29 November 2020

Tarif Tol Naik, YLKI Desak DPR Amandemen UU Tentang Jalan

Tarif Tol Naik, YLKI Desak DPR Amandemen UU Tentang Jalan

Foto. Ilustrasi (ist)

Jakarta, Swamedium.com – PT Jasa Marga Tbk mengumumkan kenaikan tarif tol dalam kota Jakarta mulai per 8 Desember 2017. YLKI menilai, kenaikan tarif ini tidak adil bagi konsumen sehingga mendesak DPR untuk mengamandemen UU tentang Jalan, karena UU ini biang keladi terhadap kenaikan tarif tol yang biasa diberlakukan per dua tahun sekali.

Terhitung mulai 8 Desember, Jasa Marga akan menaikkan tarif mulai dari Rp 500 sampai Rp 1.500 di ruas tol dalam kota.

Di dalam akun Instagramnya disampaikan bahwa Jasa Marga memberlakukan penyesuaian tarif sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No.973/KPTS/M/2017.

“Penyesuaian juga berdasarkan pada UU No.38 Tahun 2004 bahwa penyesuaian tarif rutin dijalankan setiap 2 tahun sekali, berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi,” jelas dia yang tertulis dalam instagram Jasa Marga, Selasa (5/12).

Terkait kenaikan tarif itu, Ketua Pengurus Harian YLKI ((Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Tulus Abadi minta DPR untuk mengamandemen UU tentang Jalan, karena UU inilah yang menjadi biang keladi terhadap kenaikan tarif tol yang bisa diberlakukan per dua tahun sekali.

“Dan UU (UU tentang Jalan) ini hanya mengakomodir kenaikan tarif tol berdasarkan inflasi saja, dan kepentingan konsumen diabaikan. Kami minta DPR mengamandemen UU tentang Jalan itu,” kata Tulus dalam rilisnya, Selasa (5/12).

Menurut Tulus, kenaikan tarif tol ini bisa memicu kelesuan ekonomi di saat daya beli konsumen sedang menurun. Sebab kenaikan taruf akan menambah beban daya beli masyarakat dengan meningkatnya alokasi belanja transportasi.

“Kenaikan tarif tol dalam kota tidak sejalan dengan kualitas pelayanan jalan tol dan berpotensi melanggar standar pelayanan jalan tol,” jelas dia.

Tulus menilai, kenaikan tarif tol seharusnya dibarengi dengan kelancaran lalu-lintas dan kecepatan kendaraan di jalan tol. Padahal saat ini, jelas dia, fungsi jalan tol justru menjadi sumber kemacetan baru, seiring dengan peningkatan volume trafik dan minimnya rekayasa lalu lintas untuk pengendalian kendaraan pribadi.

“Kenaikan tarif dalam kota juga tidak adil bagi konsumen karena pertimbangan kenaikan tarif yang dilakukan Kementerian PUPR hanya memperhatikan kepentingan operator jalan tol, yakni dari aspek inflasi saja. Sedangkan aspek daya beli dan kualitas pelayanan pada konsumen praktis dinegasikan,” tuturnya.

Tulus mendesak Kementerian PUPR untuk merevisi dan memperbarui regulasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Jalan Tol. Selama ini SPM tidak pernah direvisi dan tidak pernah diperbarui. Hal ini tidak adil bagi konsumen. “Kita juga mendesak Kementerian PUPR untuk transparan dalam hasil audit pemenuhan SPM terhadap operator jalan tol,” tegasnya.(maida)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.