Jumat, 27 November 2020

KPU Jabar Resmikan Perhelatan Pilgub Jabar 2018

KPU Jabar Resmikan Perhelatan Pilgub Jabar 2018

Foto: Tahun politik 2018 diyakini membawa berkah pada perekonomian. (Ariesmen/swamedium)

Bandung, Swamedium.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, meluncurkan perhelatan pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Dengan demikian, pesta demokrasi lima tahunan itu resmi digelar, Selasa (5/12), malam.

Acara itu dihadiri Ketua KPU RI, Arief Budiman, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, perwakilan partai politik dan bakal calon yang akan bertarung di pilkada provinsi, kabupaten, dan kota.

KPU Provinsi Jawa Barat mengundang sekitar 4.000 orang dalam acara awal sebelum pembukaan pendaftaran pilkada pada awal Januari tahun depan.

Selain diresmikan Pilgub Jabar, juga dilakukan Deklarasi Pilgub Jabar semarak dan Pilkada Serentak Gembira. Acara juga dimeriahkan serangkaian hiburan dan pentas seni Sunda dan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 27 Kabupaten/Kota se Jawa Barat.

Ketua KPU RI, Arief Budiman mengatakan, dalam Pilkada serentak tahun ini, setiap tahapannya harus transparan. Sehingga akan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

“Makanya salah satu kuncinya semua penyelenggara pemilu harus bekerja transparan. TPS semua terbuka tidak boleh ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mencegah timbulnya berita bohong atau hoax yang kerap ada di media sosial, setiap peserta pemilu harus mendaftarkan akun resmi media sosialnya. Akun itulah yang akan dipublikasikan KPU ke masyarakat. Supaya masyarakat tahu jika mau merujuk berita atau statement dari akun resmi yang didaftarkan ke KPU.

“Bagaimana dengan akun di luar itu. KPU tidak bisa menjangkau ke sana. Kalau Makin liar ada UU lain misalnya ITE akan mengatur itu. KUHP kalau ada Pidanannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, aturan pengawasan sosial media sudah dikeluarkan KPU berikut dengan larangan lain semisal isu-isu sara dan berita bohong. KPU sendiri bakal bekerjasama dengan Bawaslu dalam tahapan pengawasan Pemilu.

Di singgung soal Jawa Barat yang masuk peta kerawanan pelanggaran Pemilu, ia mengatakan, KPU tidak membuat indeks kerawanan sendiri karena perintah itu ada di Bawaslu. Dia pun berharap setia daerah bisa transparan dalam hal anggaran.

“Bagi KPU setiap tahapan perlu diwaspadai, setiap tahapan kita anggap dia bisa menimbulkan kerawanan mulai dari tahapan penyusunan anggaran pencairan anggaran,” ucapnya.

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengajak kepada warga Jawa Barat agar bisa menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada serentak nanti. Ia meminta setiap tahapan masyarakat bisa tahu, terutama ketika pendatang Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

“Tahapan penting diketahui masyarakat, nanti KPU bersama tim akan memberikan sosialisasi. Pastikan masyarakat punya hak dan haknya tercatat dengan baik lewat DPS dan DPT,” lanjutnya.

Aher melanjutkan, salah satu pekerjaan rumah yang perlu dibenahi dalam pemilihan umum kali yaitu tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu KPU dan Bawaslu punya tugas sosialisasi semaksimal mungkin.

“Kalau partisipasi naik, tingkat Golput pun akan turun,” pungkasnya.

Sementara berdasarkan data, pelaksanaan Pilgub Jabar akan digelar tanggal 27 Juni 2018 bersamaan dengan pemilihan 16 Bupati dan Walikota di Jawa Barat.

KPU Jabar mencatat, daftar pemilih sementara tercatat sekitar 32 juta yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota. KPU Menargetkan, partisipasi pemilih di Pilgub Jabar diatas 75%

Ketua KPU Provinsi Jabar, Yayat Hidayat, menawarkan dua hal yang membuat beda dengan pelaksanaan Pilkada di daerah lainnya. Ia akan menjadikan Pilkada di Jawa Barat sebagai hal yang menggembirakan, kental wisata dan edukasi.

Menurutnya, wisata politik harus didukung untuk menghindari ketakukan dan rasa saling bermusuhan antar warga. Dengan wisata politik juga, Jawa Barat akan memiliki ikon baru, bukan hanya wisata kuliner dan wisata belanja.

“Tidak mudah untuk menjadikan Pilgub Jabar sebagai perhelatan wisata dan edukasi politik. Sebab banyak tantangan yang harus dihadapi oleh seluruh penyelanggara dalam menyukseskan Pilkada tersebut,” tuturnya.

Fenomena hoax, kata Yayat, adalah tantangan yang terberat. Fenomena ini bukan hanya di Jabar tapi diseluruh penyelenggaran Pilkada di Indonesia. Namun dengan edukasi yang tinggi dan massif kepada masyarakat, Yayat yakin hoax tak akan tumbuh di tanah Pasundan.

“Kami membutuhkan dukungan dan kekompakan dari seluruh stakeholders, dari masyarakat Jabar, dari partai politik untuk mempermalukan hoax di Jawa Barat,” tutupnya.(Ris)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.