Senin, 23 November 2020

Sandiaga Pastikan Penghapusan LPJ RT/RW Tak Langgar Aturan Kemendagri

Sandiaga Pastikan Penghapusan LPJ RT/RW Tak Langgar Aturan Kemendagri

Foto: Wagub DKI Sandiaga Uno memastikan, pertanggung jawaban operasional tidak akan menabrak aturan diatasnya termasuk aturan Kemendagri nomor 55 tahun 2008. (Billi/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Wacana penghapusan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) di 2018 mencuat pasca silatuahmi Pemprov DKI dan jajaran administrasi Jakarta Pusat di Gedung Pertemuan Pertamina, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (5/12) kemarin.

Memperjelas wacana tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menegaskan jika sistem pengawasan terhadap dana oprasional RT/RW akan tetap ada. Ia menegaskan, transparansi tetap harus dibangun.

“Laporan-laporan yang mesti dilengkapi dengan kuitansi ini kadang buat mereka nombok, karena uangnya enggak cukup selama ini untuk kegiatan warga akhirnya sulit, tapi kita kan tetap ingin dorong transparansi. Tetap ada pertanggungjawaban,” ucap Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Rabu (6/12).

Kendati demikian, Sandiaga menyebut masih menggodok bentuk pertanggungjawabannya. Bang Sandi sapaan akrab Sandiaga Uno memastikan prinsip memanusiakan RT/RW tetap dipegang.

“Biro Tapem Bu Premi lagi menyusun, kita tidak usah spekulatif dulu. Kita tunggu proses dan masukan. Karena tentang laporan atau kisaran itu cuma sedikit dari seluruh permasalahan yang dilaporkan oleh RT RW,” beber pria kelahiran Riau itu.

Jelas Sandiaga, pertanggung jawaban oprasional tidak akan menabrak aturan diatasnya termasuk aturan Kemendagri nomor 55 tahun 2008 tentang tata cara penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya.

“Karena mereka (RT/RW) membandingkan dengan LMK, LMK ada dikasih juga, uang kehormatan tapi eggak ada laporan pertanggungjawabannya, Jadi ini yang coba kita kembalikan dalam fungsi yang setara dan memiliki rasa keadilan,” pungkasnya. (Bil)

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.