Minggu, 11 April 2021

Pemerintah Akan Wajibkan Toko Online Jual Produk Lokal

Pemerintah Akan Wajibkan Toko Online Jual Produk Lokal

Foto. Pengusaha umkm lokal tidak menikmati lezatnya keuntungan bisnis online karena produk yang dijual mayoritas impor. (nael)

Jakarta, Swamedium.com – Pengusaha UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) lokal tidak banyak menikmati keuntungan dari meningkatnya belanja online. Dari 2,5 juta produk yang dijual toko online, partisipasi produk lokal hanya 100 ribu atau kurang dari 10 persennya.

Banner Iklan Swamedium

Dominasi produk impor di toko online inilah yang mendorong pemerintah untuk membuat aturan tentang kewajiban produk lokal di toko online.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, aturan yang akan dibuat pemerintah itu bertujuan agar produk lokal hasil produksi UMKM bisa ikut bersaing dan memiliki kesempatan yang sama dengan produk impor dalam penyelenggaraan perdagangan secara elektronik di toko online.

“Kita sekali lagi ingin mengisi kebutuhan dalam negeri itu dari produk dalam negeri. Sesuai dengan tema kita di era digitalisasi ini, bagaimana salah satu marketplace itu menyampaikan secara jujur bahwa dari 2,5 juta produk hanya 100 ribu yang produk domestiknya. Artinya itu di bawah 10% produk dalam negeri yang dijual melalui marketplace,” kata dia, di akhir pekan yang dikutip detik.com.

Menurut Enggar, pihaknya akan merumuskan cara membantu UMKM agar bisa bersaing di tengah maraknya transaksi online dan pelaku usaha e-commerce.

“Kami segera dalam waktu singkat akan merumuskan itu. Dimulai dengan kita mengajak mereka (asosiasi) berbicara, bu Dirjen (Perdagangan Dalam Negeri) akan mengundang baik iDEA dan pelaku yang besar itu,” ujarnya.

Contoh sederhananya, minimal, UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang sudah terseleksi dari sisi kualitas dan kuantitasnya akan diminta untuk bisa ikut menjual produknya melalui marketplace online tadi.

“Kita sesuai arahan Presiden, online ini atau e-ommerce ini harus bisa kita manfaatkan untuk memasarkan produk kita keluar, bukan negara kita dijadikan pasar oleh produk luar,” ujar dia.

Selain itu, sambil Kemendag memproses peraturan terkait e-commerce ini, ada beberapa hal lainnya yang akan diatur. Salah satunya bagaimana e-commerce luar yang mengirimkan produk kesini.

“Kalau kita bicara level of playing field, mereka (e-commerce luar) tidak bayar PPN, PPh, apalagi tenaga kerja dan sebagainya. Nah, ini bagian dari yang harus kita rumuskan. Bisa saja kita akan memanfaatkan PLB (pusat logistik berikat) untuk produk ke sana,” jelasnya. (*/maida)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita