Rabu, 08 Juli 2020

Marak Iklan Hunian, Picu Kapitalisme Properti di Jakarta

Marak Iklan Hunian, Picu Kapitalisme Properti di Jakarta

Foto: Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P Simanjuntak. (Dipo/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com – Bertebarannya iklan-iklan hunian di Jakarta berdampak pada harga hunian yang semakin tak terjangkau, terutama bagi pekerja. Iklan-iklan milik pengembang hunian itu bukannya membuat harga hunian terjangkau akan tetapi malah sebaliknya.

Politikus Gerindra DKI Jakarta, Bastian P. Simanjuntak menilai, kapitalisme hunian harus segera dicarikan solusinya oleh Pemprov DKI Jakarta. Terkait iklan hunian, Pemprov harus menertibkannya sehingga kompetisi mereka bukan malah membuat harga tak terjangkau namun sebaliknya.

“Ada beberapa solusi yang coba saya tawarkan kepada Pemprov DKI Jakarta terkait dengan iklan hunian. Pertama, iklan hunian hendaknya tidak mencantumkan harga karena memiliki efek psikologis pasar,” kata Bastian melalui rilisnya, Selasa (6/2).

Menurutnya, Pemprov DKI harus mengatur iklan-iklan hunian yang terpampang dipinggir jalan agar tidak mencantumkan harga.

Kedua, lanjut Bastian, Pemprov DKI Jakarta harus proaktif menjaga harga hunian agar terjangkau bagi kaum pekerja, dalam hal ini ada dua cara yang bisa dilakukan, perbanyak hunian murah dan menaikkan UMR dengan memasukan anggaran hunian didalamnya.

“Kita ketahui bersama, selama ini penyusunan UMR hanya memasukkan anggaran sewa kamar. Tentu saja keinginan kaum pekerja memiliki hunian yang layak di Jakarta semakin jauh panggang dari api,” tandasnya.

Padahal, kata Bastian, kaum pekerja merupakan aktor penting dalam perindustrian barang/jasa maupun perekonomian.

“Ketika para pengembang terus menumpuk hartanya, bagi para pekerja memiliki hunian yang layak sudahlah cukup membahagiakan,” tukasnya.

Untuk itu, dirinya meminta Pemprov DKI segera menghentikan kapitalisme yang ditunjukkan oleh iklan-iklan hunian dipinggir jalan DKI Jakarta. Dikatakan Bastian, stabilisasi harga hunian yang terjangkau bagi pekerja harus menjadi prioritas.

“Bukan hanya pengusaha yang ingin anak-istrinya tidur dengan nyenyak dirumah mewahnya, kaum pekerja juga berhak mendapatkan hunian yang layak bagi anak-istri mereka,” tutur Presiden Gerakan Pribumi Indonesia itu.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.