Kamis, 24 September 2020

Kerap Iklan di Televisi, Bawaslu Akan Panggil Perindo

Kerap Iklan di Televisi, Bawaslu Akan Panggil Perindo

Foto: Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesoedibjo. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memanggil pihak Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terkait iklan kampanye yang kerap tayang di jaringan televisi MNC Group. Padahal, masa kampanye belum dimulai.

“Nanti Partai Perindo segera kami panggil. Ini terkait dugaan iklan kampanye parpol, sebab iklan partai itu masih tayang di televisi,” ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja, di kantornya, Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (7/3) kemarin.

Meski begitu, ujar Bagja, Bawaslu belum menyiapkan surat pemanggilan terhadap partai besutan Harry Tanoesoedibjo itu. Namun dirinya, memastikan pihaknya akan memanggil Perindo dalam waktu dekat.

“Pemanggilan dalam waktu dekat. Menanti surat resminya dulu,” ungkapnya.

Nantinya, lanjut Bagja, Bawaslu akan melakukan klarifikasi terhadap penayangan iklan kampanye Partai Perindo. Setelah mendengar jawaban Perindo, Bawaslu akan membahasnya dalam gugus tugas yang terdiri dari KPU, KPI, dan Dewan Pers.

“Apakah memenuhi dugaan pelanggaran atau tidak, memenuhi unsur pidana atau tidak, akan kami bahas, ” jelasnya.

Bagja mengatakan, Bawaslu menyayangkan masih tayangnya iklan Perindo di televisi nasional hingga saat ini. Terlebih, jika mengingat penayangan itu dilakukan di beberapa televisi nasional yang berafiliasi dengan partai itu.

Apalagi dalam iklan ditampilkan lambang parpol, nomor urut parpol dan mars parpol yang sudah memenuhi unsur citra diri. Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Pemilu, citra diri termasuk bagian dari kampanye.

“Jangan merasa di atas hukum. Kami pahami jika Perindo memiliki kader hingga tingkat bawah. Maka itulah yang harus mendapatkan sosialisasi parpolnya, sebab terbukti sudah bisa lolos menjadi peserta Pemilu 2019, maka lebih mudah melakukan sosialisasi (internal),” jelasnya.

Bagja juga mengingatkan, prinsip kampanye bagi parpol adalah adil dan setara. Pengurus parpol sebaiknya tidak menjadikan status parpol baru menjadi alasan dibolehkannya penayangan iklan kampanye.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.