Wednesday, 24 April 2019

Utang Luar Negeri Makin Besar, Ekonom Ingatkan Bahayanya

Utang Luar Negeri Makin Besar, Ekonom Ingatkan Bahayanya

Foto. Utang luar negeri yang makn besar membuat rakyat makin khawatir akan nasib Indonesia di masa depan. (nael)

Jakarta, Swamedium.com – Klaim pemerintah bahwa posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia 2017 yang telah mencapai US$352,2 miliar atau sekitar Rp4.849 triliun (kurs Rp13.769) masih aman menuai kontroversi. Sebesar 49% dari jumlah ULN itu adalah utang milik swasta yang berpotensi memicu berulangnya krisis ekonomi.

Ekonom Josua Pardede mengatakan, pemerintah tetap harus berhati-hati terhadap ULN swasta. Dari total Rp4.849 triliun ULN Indonesia, 49% adalah milik swasta.

“ULN swasta berpotensi menciptakan krisis (ekonomi), seperti yang terjadi pada 1997,” kata Josua yang dikutip BBC Indonesia, Selasa (12/3).

ULN swasta bisa ‘berbahaya’ karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri.

“Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan hedgingatau lindung nilai (sejenis penjaminan). Misalnya dia berutang dalam dollar, tetapi pendapatannya dalam rupiah, sehingga terjadi missmatch, kondisi inilah yang memicu krisis 1997/1998.”

Josua mengungkapkan menjelang krisis 1997, banyak perusahaan swasta yang menarik ULN dalam jumlah besar. Namun, ketika terjadi krisis utang yang dipicu pelemahan mata uang Baht Thailand, Rupiah ikut melemah, sehingga banyak utang yang gagal bayar.

Kondisi inilah yang ditakutkannya terjadi lagi di Indonesia, jika ULN swasta terus membengkak.

Terkait utang untuk pembiayaan infrastruktur, Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati meminta pemerintah lebih selektif dalam memilih proyek yang didanai: “Misalnya, pemerintah fokus saja pada proyek yang sifatnya untuk kepentingan publik dan infrastruktur publik. Di luar itu biarkan swasta (yang membangun).”

“Tol di Jawa misalnya, tidak perlu pakai APBN. Asalkan skemanya, formulasinya jelas, pasti akan laku seperti kacang goreng untuk digarap swasta. Pemerintah hanya jadi penjamin, karena sudah ada undang-undang pembebasan lahan untuk kepentingan publik. Jadi tidak perlu lagi mengeluarkan surat utang.”

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)