Rabu, 15 Juli 2020

Ombudsman Keluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Bukan Rekomendasi untuk Anies

Ombudsman Keluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan, Bukan Rekomendasi untuk Anies

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. (foto: ist)

Jakarta, Swamedium.com – Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono mengatakan saat ini Ombudsman RI belum mengeluarkan rekomendasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait penataan Tanah Abang. Surat yang terbit hanya laporan akhir hasil pemeriksaan Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta.

“Yang dikeluarkan itu adalah laporan akhir hasil pemeriksaan dari Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta. Belum sampai rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia,” kata Sumarsono di Jakarta, Rabu (28/3).

Sumarsono mengatakan temuan hasil akhir Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta menyangkut empat poin pokok serta adanya temuan tindakan korupsi yang dilakukan dalam penataan Tanah Abang. Akan tetapi, temuan hasil akhir itu belum dinaikkan pada tahap rekomendasi Ombudsman RI.

“Kalau laporan temuan ini disampaikan kepada Gubernur DKI dan tidak ada koreksi, klarifikasi, dan diabaikan, barulah akan dinaikkan ke tingkat rekomendasi Ombudsman RI,” katanya.

Ketika sudah menjadi rekomendasi, akan memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi jika tidak diindahkan. Berdasarkan peraturan, setiap individu atau kelompok masyarakat dapat membuat pengaduan ke Ombudsman di samping membuat pengaduan ke pemda dan DPRD.

Selanjutnya, Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi dan wajib dilaksanakan kepala daerah. Dalam hal kepala daerah tidak melaksanakan, akan diberikan sanksi yang diatur dalam perundang-undangan, antara lain, harus mengikuti pembinaan khusus.

“Artinya, fungsi sanksinya administratif,” kata Sumarsono.

Jika sudah ada rekomendasi dari Ombudsman RI, kata dia, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri juga akan menurunkan tim verifikasi. Tim untuk mencari tahu alasan rekomendasi tidak diindahkan kepala daerah serta melihat kendala di lapangan.

Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri dapat mengeluarkan surat teguran tertulis hingga pemberhentian sementara selama tiga bulan bagi kepala daerah bersangkutan dalam konteks untuk mengikuti pembinaan. Untuk pemberhentian tetap, kata Sumarsono, hal itu masuk dalam lingkup politik dan berada di DPRD.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.