Wednesday, 24 April 2019

Pengelolaan Utang Rezim Jokowi Lebih Buruk dari Orde Baru

Pengelolaan Utang Rezim Jokowi Lebih Buruk dari Orde Baru

Foto. Utang pemerintah meningkat drastis tapi produktivitas ekonominya rendah. (nael)

Jakarta, Swamedium.com – Tata kelola utang pemerintahan rezim Jokowi dinilai lebih buruk dari utang pada masa pemerintahan orde baru. Sebab, menurut lembaga riset ekonomi INDEF, agresifnya kenaikan utang itu tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas ekonominya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati mengatakan, pengelolaan utang pemerintah pada masa orde baru memiliki skema yang lebih hati-hati (prudent). Pasalnya, utang pada masa orde baru hanya boleh digunakan untuk pembiayaan pembangunan. Hanya saja, pemerintah sangat dikekang dalam menggunakan utang oleh pemberi kredit.

“Karena terikat, utang tersebut benar-benar dikendalikan, sangat didikte bagaimana penggunaan utang, didikte tetapi dulu sebenarnya punya utang yang murah dan jangka panjang,” kata Enny dalam diskusi dengan ILUNI UI di Jakarta, Selasa (2/4).

Enny melanjutkan meski utang pemerintah saat itu terbilang lebih prudent, namun juga terjadi beberapa permasalahan dalam pengelolaannya. Salah satunya, pemerintah lemah dalam hal lobi dan mengajukan kesepakatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral. Selain itu, dalam pengelolaannya juga terjadi kebocoran berupa praktik korupsi.

Dia menambahkan, persoalan utama pengelolaan utang Indonesia saat ini adaah peningkatan jumlah utang yang tidak sejalan dengan peningkatan produktivitas ekonomi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir Februari 2018 utang pemerintah mencapai Rp4.034,8 triliun. Angka tersebut lebih tinggi 13,46 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Agresivitas utang selama tiga tahun terakhir ini yang melonjak sangat tinggi ditengah tata kelola yang belum berubah menjadi evaluasi untuk pemerintah saat ini,” jelas dia.

Dalam kesempatan sama, Ekonom Faisal Basri mengungkapkan, peningkatan utang pemerintah banyak digunakan untuk belanja barang dan pegawai. Periode 2014-2017, belanja barang pemerintah meningkat sampai 58 persen, sedangkan belanja modal pemerintah hanya tumbuh sebesar 36 persen.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)