Minggu, 11 April 2021

Kepulauan Seribu Konglomerat

Kepulauan Seribu Konglomerat

 

Jakarta, Swamedium.com — Cuaca di akhir tahun kemarin tak cukup ramah bagi perahu kayu yang kami tumpangi. Angin kencang dan gelombang laut menemani perjalanan kami menuju Pulau Tengah, satu dari lebih seratusan pulau di gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta. Beruntung kami memiliki Pungut, pria bertubuh gempal dan berkulit gelap, yang menjadi guide kami. Pungut adalah warga Pulau Pari, yang jaraknya hanya sepelemparan batu dari Pulau Tengah. Dia mengatakan terbiasa berlayar ke Pulau Tengah untuk mencari ikan.

Banner Iklan Swamedium

Tapi itu dulu. Saat ini, Pungut bilang, nelayan tak bisa lagi mendekati Pulau Tengah karena dilarang petugas keamanan pulau. Apalagi, setelah rumah-rumah mewah dibangun di atas pulau dan reklamasi dilakukan untuk memperluas pulau, ikan pun pergi karena karang rusak. “Dulu kami beristirahat di pulau selepas mencari dan membakar ikan,” kata Pungut bercerita di sela gemuruh angin. “Tapi sekarang tidak bisa, dilarang mendekat sejak dibangun rumah-rumah mewah di sana.”

Pulau Pari dan Pulau Tengah berada di Kelurahan Pulau Pari, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan, gugusan pulau yang terdekat dengan daratan Jakarta. Jarak di antara kedua pulau kurang dari satu kilometer. Pungut pun membawa kami berlayar mengelilingi Pulau Tengah. Sepanjang pinggir pulau, tampak jejeran rumah-rumah mewah bak membentengi pulau.

Pulau Tengah (Foto: INDOPRESS.ID)

Tapi, tak seperti biasanya, kantor sekuriti yang berada di samping helipadterlihat kosong. Kami pun tak melihat petugas berjaga di sekeliling pulau. “Biasanya banyak sekuritinya, mungkin sedang liburan Natal,” ujar Pungut. Kami hanya menyaksikan beberapa tukang tengah memasang rangka-rangka besi yang sebesar badan orang dewasa. Di ujung pulau dekat dermaga, terlihat juga pekerja membangun bangunan tiga lantai.

Saat itu orang memang sedang merayakan Natal. Kami memutuskan melihat-lihat sejumlah pulau di gugusan Kepulauan Seribu setelah sengketa merebak antara warga dan sebuah korporasi di Pulau Pari.

Warga yang telah hidup di Pulau Pari sejak 1974 tetiba dikejutkan dengan terbitnya puluhan sertifikat tanah atas nama PT Bumi Raya Griyanusa (kadang disebut juga PT Bumi Pari Asri), perusahaan yang dikendalikan taipan Pintarso Adijanto, dan nama-nama orang yang masih kerabat Pintarso. Dengan sertifikat itu, perusahaan mengklaim menguasai 90 persen lahan di pulau seluas 41,32 hektare itu. Klaim perusahaan pun berbuah kriminalisasi terhadap warga dengan beragam tuduhan, dari mulai merampas tanah perusahaan, memasuki properti perusahaan, hingga melalukan aktivitas pariwisata ilegal.

Spanduk protes warga di Pulau Pari (Foto: INDOPRESS.ID)

Tapi, Senin 9 April, angin segar bagi warga datang dari arah Kuningan, Jakarta, markas Ombudsman. Lembaga negara pengawas pelayanan publik itu menilai penguasaan PT Bumi Raya adalah monopoli yang diharamkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lebih jauh, Ombudsman meminta Pemerintah Jakarta memeriksa aset negara di seluruh pulau di Kepulauan Seribu.

Permintaan Ombudsman bakal menjadi pekerjaan rumah besar bagi Balaikota. Dokumen Pemerintah Kabupaten yang kami peroleh — setelah mengajukan permohonan informasi publik pada November tahun lalu — menunjukkan 102 dari 115 pulau di Kepulauan Seribu kini dikuasai swasta.

Menurut dokumen, Pulau Tengah seluas 15,5 hektare dikelola PT Setia Utama Island dengan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) yang terbit pada 13 Oktober 2016. Perusahaan berlokasi di bilangan Jalan Sukarjo Wiryopranoto, Jakarta Barat. Kawasan jalan ini merupakan pusat kerajaan bisnis Hengky Setiawan, 48 tahun, yang lebih dikenal sebagai raja voucher pulsa telepon seluler di Indonesia. Menurut majalah Forbes edisi tahun lalu, Hengky disebut sebagai satu dari tiga pengusaha muda Indonesia yang bakal naik daun di tahun-tahun mendatang dengan kekayaan total mencapai 280 juta dolar AS atau setara 3,7 triliun rupiah.

Dari Pulau Tengah, Kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Tikus, pulau kecil seluas 1,20 hektare di Kelurahan Pulau Pari. Dari Pulau Tengah, Pulau Tikus berjarak dua kilometeran. Pulau ini dikuasai PT Bumipari Asri, masih bagian dari kerajaan bisnis Pintarso.

Di Pulau Tikus, kami hanya menemukan satu bangunan tempat sekuriti berjaga. Selain sekuriti, ada empat pekerja yang tengah menyedot pasir di pantai untuk memperluas bagian lain di pulau tersebut. Barisan beton tampak mengitari pulau, menjadi tanggul penahan pasir hasil sedotan agar memadat. Di sebuah pohon, terpaku papan pengumuman singkat, bewara dari pengacara pemilik pulau: “Tanah ini milik klien kami (Keluarga Adijanto). Kantor pengacara Roesmanhadi SH & Associated.”

Pulau Tikus (Foto: INDOPRESS.ID)

Seorang pekerja mengatakan ia bekerja sejak pukul delapan pagi hingga empat sore. Perusahaan menargetkan 360 meter kubik pasir yang disedot setiap harinya. “Mungkin empat atau lima tahun baru selesai,” katanya yang menolak menyebutkan nama.

Pintarso sendiri adalah bos grup Bumi Raya Utama, konglomerasi yang didirikan sang ayah pada 1967 dan bergerak di bisnis kayu. Namun, sejak 2006, grup ini mengalihkan bisnis intinya ke pertambangan batubara melalui PT Resources Alam Indonesia, Tbk. Di perusahaan ini, sebagaimana dilaporkan Forbes pada 2013, keluarga Pintarso merupakan salah satu pemilik saham mayoritas.

Lepas dari Pulau Tikus, dan setelah bermalam di Pulau Pari, kami melanjutkan perjalanan menuju Pulau Kaliage Kecil. Pulau ini terletak di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan berjarak 20-an kilometer dari Pulau Pari. Tak ada kapal yang langsung bisa membawa kami ke Pulau Kaliage Kecil dari Pulau Pari. Kami harus transit lebih dulu di Pulau Kelapa. Bertolak dari dermaga di Pulau Pari pukul sembilan pagi, kapal tiba di Pulau Kelapa menjelang pukul sebelas siang.

Setelah menyewa kapal nelayan, kami pun baru bisa melajutkan perjalanan menuju Kaliage Kecil. Begitu mendekat, tiga ekor anjing langsung menyalak menyambut kami. Untungnya penjaga pulau tampak telah mengenal pemilik kapal yang kami sewa. Kami pun diperbolehkan menepi di dermaga.

Dari dua pulau yang kami kunjungi sebelumnya, Pulau Kaliage Kecil terlihat berbeda. Sama sekali tak ada beton. Menurut petugas sekuriti, bosnya memang tak ingin memasang dinding beton di sekeliling pulau demi menjaga nuansa alami pulau.

Pulau seluas 1,05 hektare ini, menurut dokumen Pemerintah Kabupaten, dikelola PT Pundisarana Satria. Memasuki pulau, kami melihat jalan setapak yang mengarah kepada rumah-rumah panggung kecil. Sementara di tengah pulau, tampak rumah joglo yang ditutupi anyaman bambu dan sebuah rumah bercat hijau tua dengan mesin pengolah air siap minum.

Seorang penjaga mengatakan, Kaliage kecil menjadi lokasi pelesiran privat orang berduit. Di internet, pulau ini dijajakan dengan nama “Isle East Indies”. Tarif yang ditawarkan 1.950 dolar AS atau 26 juta rupiah per malam dengan minimum sewa tiga hari dan maksimum tamu delapan orang. Tarif sudah termasuk layanan antarjemput mobil ke pelabuhan Marina, Ancol, dan kapal pinisi “The Raden Mas” ke pulau pulang pergi. Selama di pulau, pelancong mendapatkan pelayanan total dari pengelola, mulai dari panitia kegiatan hingga chef pribadi.

Pulau Kaliage Kecil (Foto: INDOPRESS.ID)

Sebelum tiba di Kaliage Kecil, kami sebenarnya melalui Pulau Kaliage Besar dari dermaga di Pulau Kepala. Menurut dokumen, Kaliage Besar dikuasai Surya Paloh, pengusaha cum politisi. Dalam mengelola pulau itu, bos besar Partai NasDem itu berkerja sama dengan seseorang bernama Haji Makmur. Beton-beton penghalang ombak tampak membentegi tepian Kaliage Besar.

Kepada INDOPRESS.ID, Desember tahun lalu, Bupati Kepulauan Seribu, Irmansyah, mengakui nyaris 90 persen pulau di wilayahnya dikuasai swasta. Tapi, Bupati Irmansyah lebih suka menyebut mereka sebagai pemilik tanah di pulau bukan pemilik atau penguasa pulau.

“Apa bedanya dengan kepemilikan tanah di tempat lain?” tanyanya retoris.

Namun, Irmansyah mengakui, mereka memiliki seluruh tanah di pulau-pulau tersebut.

“Memang di pulau itu, tanahnya milik mereka semua,” katanya.

“Tapi, kan pantainya milik negara,” tambahnya.

Dari penelusuran atas dokumen, kami mendapati hanya 25 pulau yang tercatat memiliki izin. Izin tertua, pada 1975, diperoleh “Nyonya Adam Malik” untuk Pulau Genteng Kecil. Izin teranyar dikantongi Pulau Tengah pada Oktober 2016 yang diteken Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Beberapa di antara pembesar, taipan, dan politisi lain yang tercatat dalam dokumen adalah Ginandjar Kartasasmita (Pulau Semut), Tomy Winata (Sebaru Kecil, Pateloran Kecil), Edwin Soeryadjaya (Lipan, Yu Barat), Setiawan Djodi (Tongkeng), Bambang Trihatmodjo (Bira Kecil), Indra Rukmana (Bulat), Sujito ‘Ong (Pamagaran, Perak, Tondan Barat), Anthony Salim (Opak Kecil), Pontjo Sutowo (Air), dan Benny Sumampouw (Belanda, Kayu Angin Bira).

Penjelasan Irmansyah berbeda dengan penjelasan Pungut, warga Pulau Pari. Seperti telah disebutkan, petugas sekuriti Pulau Tengah, misalnya, melarang warga meski mereka sekedar ingin menikmati lembutnya pasir pantai. Pulau ini kerap menjadi lokasi para pembesar dan selebritas merayakan ulang tahun atau pernikahan.

Hal serupa berlaku di Pulau Tikus. Lalu di Kaliage Kecil, kami bisa menjelajahi pulau hanya karena petugas keamanan yang bertugas kebetulan mengenal pemilik kapal yang kami sewa. Kami pun tak melihat fasilitas publik di dalam pulau yang dipasarkan sebagai lokasi pelesiran privat puluhan juta rupiah per malam itu.

Padahal, selain Undang-Undang Pokok Agraria melarang monopoli swasta dan perorangan dalam penguasaan tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 17 Tahun 2016 membatasi penguasaan tanah di pulau kecil (kurang dari 200 hektare) maksimal 70 persen luas pulau. Sisa 30 persennya diperuntukkan untuk area publik dan kawasan lindung.

Irmansyah sendiri mengatakan, pengembang mesti membangun fasilitas publik jika pulau memiliki luas lebih daripada 3.000 meter persegi sementara tiga pulau yang kami kunjungi memiliki luas masing-masing lebih dari 150 ribu meter persegi (Pulau Tengah) dan 10 ribu meter persegi (Pulau Tikus dan Pulau Kaliage Kecil). Tapi toh, di ketiga pulau itu kami tak menemukan fasilitas publik, bahkan pantai pun tertutup bagi orang kebanyakan.

Irmansyah mengatakan, belum pernah mendengar ada nelayan atau warga yang dilarang memasuki pantai di pulau-pulau tersebut atau memancing di sekitarnya.

“Tapi, kita juga harus tahu di mana tempat memancing ikan, menyelam, dan snorkling. Kalau salah lokasi, kan lingkungan bisa rusak,” katanya.

Bupati menyatakan, minat swasta untuk memiliki lahan di Kepulauan Seribu masih sangat tinggi. “Karena Kepulauan Seribu sangat strategis.”

Apalagi, dia bilang, Kepulauan Seribu telah masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintahan Presiden Joko Widodo demi mengejar target kunjungan 20 juta turis asing dan 275 juta pelancong lokal. Pada akhir 2019, Presiden juga memasang target devisa sebesar 280 triliun rupiah dari sektor pariwisata.

Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti, pembantu Presiden yang berwenang di wilayah pesisir, justru tak setuju dengan monopoli swasta di pulau-pulau kecil.

“Tidak boleh,” katanya singkat ketika dicegat INDOPRESS.ID di suatu acara, pada medio Desember tahun lalu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno berjanji akan melaksanakan permintaan Ombudsman. “Kami sedang mengklarifikasi dan mengevaluasi,” katanya di Balaikota, Rabu 18 April.

Sementara itu, upaya kami mendapatkan konfirmasi dari para penguasa pulau terbentur tembok birokrasi perusahaan dan alamat yang tak jelas. Tiga kali kunjungan kami ke kantor Bumi Raya Utama Group, sebuah gedung berlantai empat di Jalan Pembangunan I, Gambir, Jakarta Pusat, hanya menghasilkan janji demi janji. Seorang staf perusahaan yang mengaku bernama Ben mengatakan bosnya sedang sibuk dan belum bisa ditemui.

“Nanti saya jadwalkan,” katanya, Selasa, 17 April. Tapi, janji itu pun tak ditepati ketika keesokan harinya, giliran Ben yang menghilang dan tak bisa dihubungi.

Sementara itu, PT Pundisarana Satria tak jelas wujudnya. Kami setidaknya mendapati informasi dua alamat kantor perusahaan: di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Namun, setelah menyambangi kedua lokasi itu, kami hanya menemukan rumah kosong tanpa aktivitas di Kebayoran Baru dan sebuah ruko kantor sebuah konsultan data di Cilandak Barat.

Jejak Pundisarana kami dapati dalam sebuah laporan keuangan PT Sugih Energy Tbk, perusahaan perminyakan milik taipan Edward Soeryadjaya. Dokumen tahun 2003 itu mencantumkan Pundisarana sebagai salah satu anak perusahaan Sugih Energy.

Surya Paloh pun belum bisa kami temui. Seorang staf markas pusat Partai NasDem di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, mengatakan bosnya sedang berada di luar Jakarta. (*/)

Sumber: Indopress.id

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita