Kamis, 05 Agustus 2021

Rekomendasi DPRD Jabar Terkait LKPJ AMJ Gubernur Aher

Rekomendasi DPRD Jabar Terkait LKPJ AMJ Gubernur Aher

Rapat paripurna Laporan Pansus LKPJ AMJ, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (2/5).

Bandung, Swamedium.Com – Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari, minta Gubernur beserta jajarannya untuk menindak lanjuti semua rekomendasi yang dihasilkan oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur. Mengingat, dalam rekomendasi Pansus LKPJ AMJ ada beberapa program kerja periode 2013-2018 yang belum tuntas dan ada juga yang perlu diperbaiki.

Banner Iklan Swamedium

“Selama sepuluh tahun Gubernur Ahmad Heryawan memimpin provinsi Jabar, sudah cukup banyak kemajuan dan penghargaan. Namun, berdasarkan hasil kajian Tim Pansus LKPJ AMJ Gubernur ada beberapa temuan yang harus ditindak lanjuti oleh pihak eksekutif untuk di lakukan perbaikan agar tercapai sesuai dengan target/belum tercapai,” kata Ineu dalam rapat paripurna Laporan Pansus LKPJ AMJ, di Gedung DPRD Jabar, Rabu (2/5).

DPRD Jabar juga mendukung dan mendorong Pemprov Jabar untuk meneruskan beberapa proyek monumental yang belum terselesaikan sampai akhir Jabatan Gubernur Aher, diantaranya proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB), Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), Tol Cieuleunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu).

Dijelaskan Ineu, beberapa waktu lalu Tim Pansus telah bertemu dengan Gubernur untuk membahas dan mengkaji beberapa BUMD yang belum bisa memberikan deviden terhadap PAD. Karena selama ini penyumbang terbesar PAD itu dari sektor pajak dan PT Bank BJB. Untuk itu, diharapkan BUMD selaku aset daerah yang terpisahkan ke depan harus mampu menambah PAD untuk Jabar.

Adapun terkait dengan pembangunan monumental yang belum selesai di era kepemimpinan Gubernur Aher, harus tetap diteruskan dan diselesaikan, seperti pembangunan BIJB Kertajati yang masih perlu dikoordinasaikan dengan berbagai pihak termasuk dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), terkait kebutuhan air baku dan air bersihnya. Mengingat BIJB sudah direncanakan akan pergunakan untuk pemberangkatan jamaah haji asal Jabar 2018, mendatang.

Untuk Pembangunan Tol Bocimi, dimana pemerintah pusat akan mempercepat pembangunan untuk mengurangi tingkat kemacetan di sekitar wilayah Sukabumi , Bogor dan Cianjur. Khusus untuk pembangunan kawasan Geopark Ciletuh, yang akan ditetapkan sebagai kawasan Geopark Dunia. Oleh karenanya perlu perencanaan pembangunan yang terintegritas.

Masih menurut Ineu, dengan telah ditetapkannya kawasan Ciletuh sebagai kawasan Geopark Dunia otomatis akan menjadi perhatian para wisatawan mancanegara dan secara otomatis juga sebagai Distinasi Kepariwisataan baru di Jabar.

Pembangunan Monumental yang belum tuntas ini, tentunya akan kita dorong terus sampai tuntas dan beroperasional. Untuk itu, kita minta kepada Gubernur terpilih nanti, siapaun dia, harus dapat melanjutkan pembangunan monumental yang belum tuntas dan melanjutkan pembangunan yang sudah baik dan memperbaiki pembangunan yang belum baik.

“DPRD Jabar akan terus mendorong dan memberaikan dukungan terhadap capaian yang baik untuk kemajuan provinsi Jabar yang lebih maju lagi,” ujarnya.

Adapun untuk sektor pendidikan, Pansus merekomendasikan beberapa catatan, terutama soal aset yang merupakan peralihan dari kewenangan Kab/kota ke provinsi. Karena ada beberapa sekolah yang ditemukan Tim Pansus belum memiliki aset. Untuk itu ke depan, masalah SMA/SMK sudah sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi, dan mengatasi segala permasalahan yang ada terutama soal aset.

Untuk peningkatan mutu pendidikan di Jabar, Dewan mendukung rencanakan Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pertukaran guru. Seperti, guru-guru berprestasi dikota ditugaskan ke desa, dan sebaliknya.

“Bahkan kita juga mendorong, untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar dan kependidikan, baik itu melalui pengiriman untuk tugas belajar, atau mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan. Baik diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat (Nasional). Termasuk juga penambahan ruang kelas baru (RKB) dan membangun unit sekolah baru (USB) di tingkat kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri,” pungkas Ineu.(Ris)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita