Sunday, 22 September 2019

Tahun Politik, Quo Vadis Kendali Intelijen di Tangan Parpol?

Tahun Politik, Quo Vadis Kendali Intelijen di Tangan Parpol?

Foto: Pradipa Yoedhanegara. (Dok. pribadi)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Jakarta, Swamedium.com — Masih ingatkah publik beberapa waktu yang lalu beredar luas sebuah isi rekaman suara percakapan telepon antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir yang mengundang tanda tanya publik karena diduga isi percakapan tersebut mengenai bagi-bagi fee proyek pada perusahaan listrik milik negara. 

Ada sejumlah pihak yang menduga bocornya percakapan dua pejabat tinggi negara ini adalah karena penyadapan yang dilakukan secara ilegal oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka berebut pengaruh di tahun politik antara kelompok dilingkaran istana sendiri, karena tidak mungkin bocornya percakapan tersebut keluar dari hasil penyadapan intelijen swasta ataupun lembaga diluar intelegen negara.

Ini bukanlah hal yang pertama terjadi penyadapan diluar garis komando karena pada medio oktober 2016 mantan Presiden SBY pernah menduga percakapannya dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin telah disadap. Sebabnya, pada persidangan kasus penistaan agama oleh Ahok waktu itu, kuasa hukum Ahok sempat menanyakan apakah Ma’ruf menerima telepon dari SBY pada Oktober, pukul 10.16, perihal pengeluaran fatwa kasus penistaan agama.

Tata cara penyadapan sebenarnya telah diatur dalam Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Ayat 1, misalnya, menyampaikan bahwa setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan intersepsi atau penyadapan merupakan bentuk melawan hukum. Adapun ayat 3-nya menambahkan bahwa penyadapan diperbolehkan apabila dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan institusi lainnya.

Yang jadi pertanyaan saya diatas; dari kedua kasus tersebut diatas saya melihat, “itelijen negara telah melakukan abuse of power”, dengan secara liar melakukan operasi diluar kendali presiden. Hal tersebut terjadi sebagai akibat minimnya pengetahuan kepala negara kita dalam ilmu inteligen dan juga faktor lemahnya kepemimpinan Presiden Jokowi karena sampai hari ini masih dianggap sebagai petugas partai oleh publik, dan kendali negara sebenarnya ada pada ketua umum partai politik bermoncong putih.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)