Kamis, 05 Agustus 2021

Gugatan Ditolak PTUN, HTI Banding untuk Tolak Kezaliman

Gugatan Ditolak PTUN, HTI Banding untuk Tolak Kezaliman

Foto: Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto. (Nael/swamedium)

Jakarta, Swamedium.com — Penolakan gugatan atas pencabutan badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dinilai HTI sebagai bentuk kezaliman. Juru bicara HTI Ismail Yusanto, mengatakan pihaknya akan melakukan banding atas putusan tersebut.

Banner Iklan Swamedium

Menurut Ismail, HTI telah dizalimi pemerintah melalui keputusan pencabutan badan hukum dan diperkuat putusan pengadilan. Ismail menekankan upaya mengajukan banding adalah ikhtiar dalam menolak kezaliman itu.

“Kita akan melakukan upaya banding. Banding adalah ikhtiar kita menolak kezaliman,” ujar Ismail saat berorasi di hadapan ratusan simpatisan HTI usai mengikuti sidang putusan di PTUN Jakarta, Senin (7/5).

Ismail menilai hakim secara jelas mempersalahkan dua hal, yakni mempersalahkan kegiatan dakwah yang dilakukan HTI dan mempersalahkan penegakkan khilafah.

“Ini bukan soal HTI, tapi soal kegiatan dakwah dan menegakkan khilafah yang dipermasalahkan. Dakwah adalah kegiatan mulia, wajib bagi setiap Muslim, dan perintah Rasullullah,” tegas Ismail.

Tim kuasa hukum pemerintah menyatakan upaya banding merupakan hak yang dapat ditempuh oleh HTI terhadap putusan PTUN.

Seperti diketahui, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta menolak gugatan perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk seluruhnya, melalui sidang pembacaan putusan di Jakarta, Senin (7/5).

Menurut Majelis Hakim, HTI terbukti menyebarkan dan memperjuangkan paham khilafah, sesuai dalam video Muktamar HTI tahun 2013 silam.

Majelis mengatakan pemikiran khilafah sepanjang masih dalam sebatas konsep dipersilakan. Namun bila sudah diwujudkan dalam aksi yang berupaya mengganti Pancasila maka dapat berpotensi perpecahan.

Majelis hakim usai membacakan putusan juga menyatakan bagi pihak-pihak yang keberatan atas putusan itu dapat mengajukan upaya hukum sesuai ketentuan undang-undang.

Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham sebelumnya mencabut status badan hukum ormas HTI.

Pencabutan dilakukan sebagai tindaklanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Pemerintah memilih menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.

Ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI. (*/ls)

Sumber: Kriminologi, Kompas

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita