Kamis, 05 Agustus 2021

Rusuh Mako Brimob, Siapa Bertanggung Jawab

Rusuh Mako Brimob, Siapa Bertanggung Jawab

Foto: Pradipa Yoedhanegara. (Dok. pribadi)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Kerusuhan yang terjadi di Mako Brimob pada tanggal 8 Mei kemarin, yang hingga kini masih terjadi. Seketika saja langsung menjadi episentrum perhatian publik diseluruh penjuru tanah air, Karena kerusuhan tersebut kali ini mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari anggota brimob maupun dari terduga pelaku kerusuhan yang notabene merupakan tahanan kasus terorisme.

Hingga tulisan ini saya tulis, setidaknya ada 5 orang personil brimob yang gugur didalam lapas mako brimob dan 1 orang tahanan kasus terorisme yang meninggal dunia. Setidaknya kisruh di rutan brimob dengan terduga atau tersangka kasus terorisme bukan kali ini terjadi, tapi untuk kerusuhan kali ini adalah tragedi paling buruk yang terjadi di rutan brimob kelapa dua depok.

Korps Brigade Mobil atau sering kali kita singkat dengan istilah sebutan brimob adalah sebuah kesatuan operasi khusus yang memiliki karakter paramiliter milik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Korps Brimob juga dikenal sebagai salah satu unit tertua yang ada di dalam institusi Polri. Beberapa tugas utamanya adalah penanganan terrorisme domestik, penanganan kerusuhan, penegakan hukum berisiko tinggi, pencarian dan penyelamatan, penyelamatan sandera, dan penjinakan bom.

Brimob tergolong sebagai *”Unit Taktis Polisi”* (Police Tactical Unit – PTU) dan secara operasional bersifat kesatuan Senjata dan Taktik Khusus (SWAT) polisi. Brimob Polri merupakan suatu profesi yang khas dan unik. Disatu sisi profesi ini tidak dapat dikatakan sebagai profesi militer, tetapi tidak juga bisa dikatakan sebagai profesi sipil. Walaupun sering kita dengar istilah polisi sipil namun yang dimaksud tersebut adalah bukan sebagai profesi sipil, namun brimob polri yang memiliki jiwa untuk melindungi hak-hak warga sipil. Untuk melindungi hak-hak warga sipil tersebut kemudian brimob polri sebagai kesatuan elit ditubuh polri diberikan kewenangan menggunakan senjata api seperti halnya profesi meliter. 

Dalam kasus kerusuhan di rutan brimob ini, salah satu hal yang ingin saya bahas adalah soal; *”Senjata Api”, milik anggota brimob yang diambil alih atau dirampas oleh kelompok terduga teroris tersebut*. Senjata api merupakan salah satu jenis peralatan standar kepolisian yang dapat digunakan oleh aggota Brimob Polri untuk melaksanakan tugasnya guna melakukan upaya paksa melalui tindakan melumpuhan, menghentikan, menghambat tindakan seseorang atau sekelompok orang. Senjata api dipergunakan oleh anggota brimob polri, dalam pelaksanaan tugas. Khususnya kepada anggota polri yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan senjata api oleh polisi antara lain telah diatur dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”), serta di dalam Perkapolri No. 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian (“Perkapolri 1/2009”).

Selain itu ada standar operasional prosedur atau biasa disebut sebagai SOP mengenai penjagaan Lapas dan Rutan diatur yang juga telah diatur dalam Peraturan Penjagaan LAPAS RUTAN PERDIRJEN Nomor DP.3.3/17/1 Tanggal 27 Januari 1975. Dimana disitu diatur tata cara penyimpanan senjata api dan penggunaan senjata api didalam rutan ataupun lapas.

Selain dua aturan tersebut diatas, sudah ada kajian yuridis juga, mengenai dasar hukum tentang boleh atau tidaknya anggota polri melakukan penembakan, yang secara tegas diatur dalam Kitab Undang­Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) tentang Noodweer dan ayat (2) tentang Noodweer Exces’. Pasal 49 ayat (1) KUHP mengatur tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer), yang rumusannya adalah barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dapat dipidana.

Kembali pada pembahasan pengambil alihan senjata dari anggota brimob oleh para terduga kelompok teroris di mako brimob, saya melihat seperti ada banyak kejanggalan, karena sepertinya ada semacam *”kelalaian dan keragu-raguan”* dari anggota atau personil brimob dilapangan yang ingin mengambil langkah tegas ketika mengalami suasana kisruh didalam lapas brimob kelapa dua depok tersebut.

Disini saya ingin mengajak para pembaca untuk membahas adanya unsur “kelalaian dan keragu-raguan” didalam lapas, yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia dari pihak personil brimob. Unsur kelalaian yang saya maksud disini adalah, sepertinya ada personil anggota brimob yang tidak mengetahui atau memahami bagaimana SOP (standar operasional prosedur) mengenai penyimpanan senjata api didalam lapas yang seharusnya ada di ring tiga.

Ring tiga yang saya maksud adalah ketika tempat penyimpanan senjata itu seharusnya diletakkan ditempat yang paling aman dari warga binaan atau tempat penyimpanan senjata itu seharusnya dijauhkan dari tempat para tahanan. Yang di beberapa negara maju para petugas penjaga lapas atau rutan selalu memisahkan tempat penyimpanan senjata dengan tempat penyimpanan peluru, agar jika terjadi kisruh didalam rutan para tahanan tidak bisa menggunakan senjata tersebut.

Selain itu didalam SOP sudah jelas sekali mengenai langkah tegas yang harus diambil jika keadaan, atau suasana tidak terkendali. Mulai dari penggunaan peluru hampa, gas air mata, peluru karet sampai pada penggunaan peluru tajam untuk mengatasi keadaan darurat seperti yang terjadi di rutan brimob kelapa dua. Agar keadaan cepat dapat dikendalikan oleh para anggota yang bertugas dilapangan.

Adanya Keragu-raguan personil anggota brimob bisa saja sebagai salah satu faktor yang membuat kisruh itu meluas, “sebagai akibat adanya aspek yuridis mengenai HAM” (Hak Azasi Manusia). Karena adanya paradigma berfikir personil anggota brimob yang khawatir terjadi penyimpangan penggunaan senjata api, apabila melakukan tindakan yang bisa dianggap terlalu berlebihan oleh publik dikemudian hari.

Selain itu faktor digital society, serta perkembangan kemajuan masyarakat yang begitu pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, dan globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, serta akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Brimob Polri yang selanjutnya menyebabkan anggota brimob polri menjadi gamang dalam melakukan tindakan dilapangan.

Selain faktor tersebut diatas mungkin saja ada faktor lainnya yang ingin dicapai oleh para terduga teroris, sebagai akibat terjadinya kerusuhan di dalam rutan mako brimob tersebut, salah satunya adalah ingin mempermalukan institusi polri dan mencoreng kredibelitas polri dihadapan publik sebagai sebuah pesan balasan dari kelompok tersebut, karena kejadian ini berlangsung di markas komando brimob bukan lagi di pos-pos kepolisian (pospol) atau penembakan jalanan yang sering dilakukan oleh kelompok terduga teroris tersebut.

Kenapa saya katakan hal tersebut ingin mempermalukan dan mencoreng institusi polri, karena disaat yang sama ketika terjadi kerusuhan di mako brimob tersebut. “Pak Kapolri jendral. Tito Karnavian ditunjuk sebagai pembicara dalam acara “Middle East Special Operations Commanders Conference” ke-9 yang digelar di Amman, Yordania, yang juga dihadiri oleh para pemimpin operasi khusus di seluruh dunia.

Disana Jenderal. Tito Karnavian menyampaikan materi tentang cara menanggulangi terorisme dan radikalisme, yang berjudul “Law Enforcement Led Strategy In Countering Terrorisme in Indonesia”. Didalamnya jenderal. Tito bercerita pemberantasan teroris di Tanah Air yang menggunakan metode hard approach dan soft appoarch.

Jenderal Tito sebagai Kapolri dalam acara tersebut, menjelaskan hard approach adalah mengedepankan penegakan hukum yang didukung oleh militer dan intelijen serta upaya pendekatan lunak lainnya. “Sedangkan metode soft approach yaitu dengan strategi perbaikan ekonomi, negosiasi politik, counter ideologi, program deradikalisasi dan sosial kultur,”.

Untuk itu agar publik tidak berandai-andai terhadap tragedi kerusuhan yang sangat unpredictable (diluar dugaan), maka pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh dan konfrehensif. Apakah memang ada unsur kelalaian yang dilakukan oleh petugas lapas atau memang ada unsur kesengajaan yang dilakukan untuk merusak institusi polri karena kejadian rusuh tersebut berlangsung di Markas Komando Brimob.

Selain itu ada pertanyaan yang mengganjal didalam fikiran saya saat ini, yaitu mengenai pengamanan teroris yang seharusnya lebih ketat dari penahanan kasus kriminal biasa? Kenapa harus dilakukan di mako brimob. Sebab publik belum mengetahui apakah mako brimob itu sudah sesuai aturan untuk dijadikan sebagai rutan dan apakah mako brimob sudah sesuai SOP ataupun aturan yang berlaku untuk dijadikan sebagai rutan? Mengingat nama Mako Brimob adalah Markas Komando yang peruntukan sebenarnya bukanlah sebagai rutan (rumah tahanan).

Atensi masyarakat yang begitu luas terhadap kerusuhan di mako brimob, menunjukkan betapa masyarakat memberikan perhatian dan kepercayaan yang cukup besar kepada Polri. Karena masyarakat sangat mengharapkan Polri mampu mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dengan memberantas segala tindak kejahatan, sehingga masyarakat merasa aman dalam menjalankan aktivitas dan kehidupannya sehari-hari.

Sebagai pesan penutup bagi semua para pemangku kebijakan lainnya dinegeri ini, agar menjadikan tragedi kerusuhan rutan mako brimob ini sebagai ajang introspeksi diri dan perbaikan disegala bidang, khususnya pelayanan publik terkait lapas dan rutan agar tidak lagi dijadikan alat komoditi oleh sebagian oknum yang bertugas di lapas dan rutan, karena saya yakin salah satu pematik kerusuhan didalam rutan adalah adanya rasa ketidak adilan yang akan meletus bukan hanya di rutan brimob saja tapi di rutan atau lapas lainnya juga dikemudian hari apabila tidak ada pencegahan sejak dini.

Wauwlahul Muafik illa Aqwa Mithoriq,
Wassalamualaikum Wr, Wb. (*/ls)

*Penulis adalah pemerhati masalah bangsa

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita