Kamis, 05 Agustus 2021

Ketua Panja RUU Terorisme: Kapolri harusnya mundur, tak usah minta Perppu

Ketua Panja RUU Terorisme: Kapolri harusnya mundur, tak usah minta Perppu

Foto: Anggota Komisi III DPR Muhammad Syafi'i. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Polri mengeluhkan belum rampungnya revisi Undang-undang Anti Terorisme sebagai penghambat kerja mereka untuk mencegah aksi teror.

Banner Iklan Swamedium

Kapolri Jenderal Tito Karnavian sampai meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (Perppu) untuk menanggulangi rentetan aksi terorisme.

Permintaan Tito ditanggapi Panitia Kerja (Panja) RUU Terorisme DPR. Ketua Panja RUU Anti Terorisme Muhammad Syafi’i meminta Polri tidak melimpahkan kesalahan kepada pihak lain dalam hal ini DPR yang tak kunjung mengesahkan revisi UU Anti Terorisme. Apalagi, meminta Presiden menerbitkan Perppu.

“Jangan lindungi ketidakbecusannya memimpin institusi dengan (minta) Perppu. Sepatutnya dia mundur dari Kapolri biar digantikan orang yang benar-benar profesional yang mampu dengan UU yang ada, nomor 15 tahun 2013,” kata Syafi’i, Ahad (13/5).

Terjadinya pengeboman di gereja disayangkan Syafi’i. Namun, dia juga mempertanyakan bisa terjadi aksi teror di rumah ibadah tersebut. Apalagi, kata anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini, gereja adalah rumah ibadah yang selama ini selalu mendapat penjagaan ketat dari polisi.

“Rakyat Indonesia semua tahu rumah ibadah yang dijaga polisi di republik ini hanya gereja. Tentunya itu untuk beri rasa aman, meski dipertanyakan ancaman dari apa? Justru rumah ibadah itu diberi bom. Tentu polisi tidak profesional,” sebutnya.

Syafi’i juga menyatakan, proses pembahasan RUU Anti Terorisme sudah hampir rampung. Pengesahan regulasi itu hanya terhambat soal definisi terorisme antara pemerintah dan DPR. Selain itu, semua pasal dalam aturan itu sudah disepakati.

“Panja kini sudah bekerja dua tahun. Menguras semua energi yang ada, menyita waktu kita. Kemudian sudah merumuskan pasal-pasal yang sudah hampir selesai. Tinggal satu poin dalam pasal 1, (selain itu) seluruhnya sudah selesai,” ujar Syafi’i. (*/ls)

Kumparan

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita