Kamis, 05 Agustus 2021

Praktisi Hukum: Ada Ketidakpastian Hukum dalam Kasus Edward Soeryadjaya

Praktisi Hukum: Ada Ketidakpastian Hukum dalam Kasus Edward Soeryadjaya

Jakarta, Swamedium.com – Meski sudah dimenangkan dalam sidang Praperadilan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun sidang tindak pidana dugaan korupsi yang menjerat direktur Ortus Holding ltd, Edward Soeryadjaya tetap berjalan.

Banner Iklan Swamedium

Menanggapi hal ini beberapa praktisi hukum menilai jika apa yang dilakukan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terhadap Edward menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.

“Ini membuat tidak ada kepastian hukum,” kata Dosen Hukum Pidana Universitas Pancasilan Hasbullah dalam diskusi bertajuk “Relevansi Putusan Praperadilan dalam Bingkai Kepastian Hukum” di Jakarta, Selasa (15/5).

Hasbullah menilai membuat tidak ada kepastian hukum karena Edward Sky Soeryadjaya sudah tidak berstatus sebagai tersangka setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menyatakan status tersangkanya tidak sah.

“Ini kasus terbaru, bahwa penetapan tersangkanya dinyatakan tidak sah, pada kasus Edward yang kemudian 23 April diputus tidak sah penetapan tersangkanya, tapi 2 Mei diadili, sidang lanjut,” katanya.

Logiknya, lanjut Hasbullah, Edwar ini diadili meski dia bukan seorang terdakwa karena status tersangkanya sudah dinyatakan tidak sah oleh pengadilan.

“Ketika dicabut statusnya sebagai tersangka, maka dia orang bebas, menjadi orang yang tidak bisa didakwa maupun dituntut, apalagi divonis. Dia tidak bisa dibawa ke persidangan pidana, karena dia belum ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis, menilai, Pengadilan Tipikor telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menyidangkan tersangka Edward Soeryadjaya, pemilik Ortus Holding Limited, dalam kasus dugaan korupsi dana pensiun Pertamina.

Margarito menegaskan bahwa dalam kasus ini sangat terlihat hukum telah dijadikan sebuah alat untuk memukul seseorang.

“Ini konyolnya, negara ini konyol. Negara ini menakdirkan sebagai negara hukum demokratis dan ada pengadilan tapi punya putusan tidak dipatuhi,” ujar Margarito.

Awalnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Edward Sky Soeryadjaya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana pensiun PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,4 trilyun di PT Sugih Energy Tbk (SUGI).

Penetapan status tersangka Edward tersebut berdasarkan surat perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-93/F.2/Fd.1/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Kejagung menyangka Edward Sky Soeryadjaya melakukan perbuatan melawan hukum itu secara bersama-sama sehingga merugikan keuangan negara sejumlah Rp 599 milyar.

Kejagung menyangka Edward melanggar Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Edward Sky Soeryadjaya kemudian mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal praperadilan menyatakan status tersangka Edward tidak sah.

Sementara Kejagung menyampaikan, bahwa kasus Edward Sky Soeryadjaya bukan lagi wewenang praperadilan karena perkaranya sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta sebelum putusan praperadilan.

Kejagung pun menyatakan tidak perlu lagi menetapkan Edward Sky Soeryadjaya sebagai tersangka karena majelis hakim melanjutkan sidang. Dengan demikian, hakim menilai bahwa status yang bersangkutan tidak berubah. (*/dng)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita