Kamis, 05 Agustus 2021

Antara Mubaligh Rekomendasi Kemenag dan Ustadz Pilihan Umat

Antara Mubaligh Rekomendasi Kemenag dan Ustadz Pilihan Umat

Foto: Ustadz Abdul Somad Lc.MA dan Ustadz Felix Siauw. (Instagram Felix Siau)

Jakarta, Swamedium.com – Daftar mubaligh rekomendasi yang Kementerian Agama (Kemenag) menimbulkan polemik. Silang pendapat pun hadir. Sejumlah dai yang masuk dalam daftar tersebut memilih namanya lebih baik tidak dicantumkan.

Banner Iklan Swamedium

Kemenag mengeluarkan daftar rekomendasi mubaligh yang bisa dijadikan rujukan umat. Namun, dari 200 nama mubaligh yang masuk daftar itu, sejumlah nama ustaz tidak tertera. Seperti Ustaz Abdul Somad, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Hanan Attaki, dan Ustaz Khalid Basalamah yang ‘merajai’ laman Youtube. Selain itu tidak ada juga nama KH Yahya Zainul Ma’arif (Buya Yahya), Ustaz Fadlan Garamatan, Ustaz Felix Siauw, dan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengaku telah menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubaligh yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka. “Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi muballigh oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubaligh,” ujar Lukman dalam siaran persnya di Jakarta, Jumat (18/05).

Lukman menjelaskan, pada tahap awal Kemenag merilis 200 daftar nama mubaligh. Menurut Menag, ratusan mubaligh tersebut dipilih karena memenuhi tiga kriteria yaitu mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Foto: Ustadz Adi Hidayat. (ist)

Daftar nama ini merupakan rilis awal yang dihimpun dari masukan tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat. Jumlah daftar ini tentu akan terus bertambah seiring masukan dari berbagai pihak.

Namun, para muballigh yang belum masuk dalam daftar ini, bukan berarti tidak memenuhi tiga kriteria tersebut. “Artinya, data ini bersifat dinamis dan akan kami update secara resmi,” ucap Lukman.

Lukman berharap rilis daftar nama muballigh ini bisa memudahkan masyarakat dalam mengakses para penceramah yang mereka butuhkan. Langkah ini diharapkan akan memperkuat upaya peningkatan kualitas kehidupan beragama sesuai misi Kementerian Agama.

Awalnya (Ustaz Somad) ada (masuk daftar). Beliau tidak bersedia untuk dimasukin. Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama (Kemenag), Khoiruddin menjelaskan tentang tidak dimasukkannya Ustaz Abdul Somad (UAS) dan sejumlah ustaz lainnya ke dalam daftar 200 mubalig yang direkomendasikan Kemenag. Menurut dia, Ustaz Somad tidak bersedia dimasukkan ke daftar tersebut.

“Awalnya ada (masuk daftar). Beliau tidak bersedia untuk dimasukin. Karena tanpa dimasuki sudah banyak yang panggil jadwal sangat padat hingga dua tahun ke depan,” ujar Khoiruddin saat dikonfirmasi, Jumat (18/5).

Tuan Guru Bajang dan Ustadz Abdul Somad

Dia mengatakan, 200 penceramah tersebut memang bersumber dari Direktorat Penerangan Agama Islam. Menurut dia, daftar itu dirilis atas rekomendasi ormas Islam dan masjid-masjid besar.

“Izin berdasarkan dari rekomondasi ormas Islam dan masjid-masjid besar di Jakarta dan sekitarnya. Biasanya data ini bertidak sebagai khatib Jumat dan pengajian rutin,” jelasnya.

Tiga kriteria ustaz yang masuk rekomendasi Kemenag yakni mempunyai kompetensi keilmuan agama yang mumpuni, reputasi yang baik, dan berkomitmen kebangsaan yang tinggi.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Cholafiil Nafis mengusulkan agar daftar 200 mubalig yang direkomendasikan Kemenag menjadi acuan masjid, lembaga pemerintah dan kantor pemerintah daerah. Sehingga umat bisa mendapat ilmu dari mubalig yang kompenten.

“Saya mengusulkan agar nama-nama yang direkomendasikan Kemenag itu harus jadi acuan masjid di kementerian, lembaga pemerintah dan kantor pemerintah daerah,” ujar Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholafiil Nafis saat dihubungi, Jumat (18/5).

Pengasuh Pondok Pesantren Cendikia Amanah Depok ini yakin ratusan mubalig tersebut sudah diverifikasi oleh Kemenag. “Saya yakin nama-nama itu sudah diverifikasi oleh Kemenag sehingga ada manfaatnya kepada masyarakat untuk mendapat penceramah yang kompeten,” ucapnya.

Belum lama ini, KH Cholil Nafis juga telah berkunjung ke negara-negara di Asia Tenggara dalam rangka membumikan Islam Wasathiyah bersama dai-dai negara serumpun. Hasilnya, menurut dia, kualifikasi seorang dai memang penting untuk meluruskan pemahaman tentang Islam.

Ustadz Haikal Hassan

“Hasil telaah saya sementara dalam lawatan ke negara-negara ASEAN menyimpulkan tentang pentingnya kualifikasi dai, khothib dan penceramah agar maayarakat mendapat ilmu dari orang yang kompeten,” katanya.

Ustaz Abdul Somad memberikan klarifikasi terkait namanya yang tidak termasuk dalam 200 nama penceramah yang direkomendasikan Kemenag. Ulama populer asal Riau itu mengaku namanya tidak dimasukkan ke dalam 200 daftar nama itu karena sudah punya jadwal penuh sampai April 2020 mendatang.

Ustaz Somad memahami kalau Kemenag tak mau mengecewakan masyarakat yang mengundangnya tahun ini karena sudah tak punya waktu lagi. “Sebab Kemenag tak ingin mengecewakan masyarakat. Karena saya penuh sampai April 2020,” kata Ustaz Somad melalui postingannya di Instagram yang berisi percakapannya dengan salah satu orang bertanya melalui pesan whatsapp, Sabtu (19/5).

Ustaz Fahmi Salim yang namanya masuk dalam daftar memilih ingin keluar dari daftar. Setelah dikonfirmasi Republika.co.id, Sabtu (19/5) ustaz Fahmi membenarkan keinginannya agar Menteri Agama RI mencabut namanya.

“Intinya dengan berat hati saya tegaskan, saya meminta saudara Menteri Agama RI untuk mencabut nama saya dari daftar tersebut karena berpotensial menimbulkan syakwasangka, distrust di antara para muballigh dan dai,” kata dia.

Ia tak ingin menjadi bagian dari kegaduhan yang kontraproduktif bagi dakwah Islam di tanah air. Ustaz Fahmi telah memiliki ideologi sendiri dan tidak perlu formalitas pengakuan dari pihak mana pun.

“Biarkanlah saya menjadi diri saya sendiri, apa adanya, sebagai seorang dai karena saya sadar sesadar-sadarnya bahwa dakwah adalah amanah yang besar dan tanggung jawab di hadapan Allah dan umat,” katanya.

Foto: Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Fahmi Salim. (ist)

Ia juga telah menerima dengan ikhlas atas pencoretan namanya dari daftar pengisi tausiyah Ramadhan di masjid lembaga tinggi negara setingkat kementerian tahun lalu 2017. Bahkan dicoret pula dari pengisi kajian rutin tiap bulan.

“Insya Allah saya memiliki idealisme dalam berdakwah yang tak bisa diatur atau dibeli oleh siapapun dengan harga dunia berapapun, kecintaan saya kepada NKRI pun tak usah dipamerkan dan diteriakkan,” katanya.

Ia mempersilakan agar penduduk bebas menyimak isi khutbah, ceramah dan tausiyah kajiannya di berbagai media. Juga wawancara di media online dan cetak, di seminar atau konferensi juga tanpa pembatasan.

Ustaz Yusuf Mansur angkat bicara terkait tersebarnya daftar mubaligh yang direkomendasikan Kementerian Agama. Nama Pimpinan Pondok Pesantren Darul Quran itu termasuk satu dari 200 nama yang masuk daftar mubaligh yang direkomendasikan Kemenag.

“Nama saya dengan izin Allah masuk dalam daftar nama ustaz/dai/penceramah/mubaligh yang direkomendasikan Kementerian Agama,” kata Ustaz Yusuf Mansur dalam pesan tertulisnya, Sabtu (19/5).

Foto: Ustadz Slamet Maarif, Ustadz Al Khaththath dan Ustadz Arifin Ilham. (ist)

Ustaz Yusuf mengaku bersyukur masuk dalam daftar tersebut. “Satu saya biar bagaimana bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada panitia rilis tersebut. Pasti ada alasan penilaian. Tapi kedua sekaligus saya minta maaf. Bahwa sesungguhnya saya gak pantas, saya masuk. Sebab banyak aib, kesalahan, kelalaian, dosa, dan maksiat saya yang ditutupi oleh Allah. Karena itu saya mohon ampun dan mohon kawan mohonkan ampun buat saya kepada Allah. Makasih ya,” ucap Ustaz Yusuf.

Mengingat Indonesia raya begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Mana bisa hanya ditangani oleh 200 nama yang direkomendasi. Ia juga berharap tidak ada kegaduhan menyusul beredarnya daftar mubaligh rekomendasi Kementerian Agama. Ia juga berharap daftar itu tidak menjadi penyebab terbelahnya umat.

“Saya berdoa dan berharap gak ada kegaduhan sebab daftar nama itu,” kata Ustaz Yusuf.

Ustaz Yusuf mengaku tidak ingin para mubaligh yang berada dalam daftar Kemenag menjadi berseberangan. “Ga kepengen juga saya, dan kayaknya kawan-kawan semua yang ada di daftar itu, kemudian menjadi terbelah, menjadi bersebrangan dengan beliau-beliau yang lebih arif, lebih bijak, lebih alim, lebih saleh. Akhirnya merugikan dakwah yang lapangannya semakin menantang dan perlu kerja sama semua pihak,” ucap Ustaz Yusuf.

Ia berharap umat tetap tenang. “Dan kepada seluruh masyarakat di bawah, semoga juga tetap tenang. Tidak memandang ini sebagai sebuah masalah,” ucap Ustaz Yusuf Mansur.

Foto: Ustadz Yusuf Mansur. (ist)

Ia berharap jangan sampai ada penolakan terhadap ustaz yang tidak direkomendasikan Kemenag. “Mengingat Indonesia raya begitu luas. Dari Sabang sampai Merauke, Aceh sampai Papua. Mana bisa hanya ditangani oleh 200 nama yang direkomendasi,” ujar Ustaz Yusuf.

Ustaz yang juga pebisnis itu mengaku lebih senang dan lebih tentram tidak masuk dalam daftar tersebut. Alasannya bukan karena tidak suka dan tidak berterima kasih.

“Tapi lebih karena saya masih santri, masih belajar, dan begitu banyak salah dan ketidakmampuannya. Malu rasanya sama senior-senior yang justru ga masuk,” kata dia.

“Kepada Allah, kata Ustaz Yusuf melanjutkan, “kita semua berserah diri dan berdoa. Semoga setelahnya, ga ada masalah dan urusan yang macam-macam yang nambah PR kita semua.”

Wakil Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay melihat kebijakan Kementerian Agama merilis rekomendasi 200 nama mubaligh pada Ramadhan tahun ini tidak punya tujuan yang jelas. Saleh menilai Kemenag seakan hanya mencari perhatian di tengah dinamika sosial kebangsaan saat ini.

Saleh menjelaskan rekomendasi dari Kemenag tidak efektif karena masyarakat tetap diperbolehkan mengundang penceramah di luar 200 nama tersebut. Selain itu, Saleh menilai rekomendasi dari Kemenag itu mendegradasi peran pada dai yang ada di pelosok negeri. Padahal, kata anggota Komisi IX DPR RI itu, ada banyak sekali dai yang ikhlas mencerahkan umat walau tak masuk dalam daftar rekomendasi.

Foto: Wasekjen MUI, KH Tengku Zulkarnain. (ist)

“Rekomendasi ini pun dipastikan tidak efektif. Apalagi, kemenag mengatakan bahwa jumlahnya masih bisa bertambah dan masyarakat masih tetap boleh memilih penceramah yang diminati di luar yang ada di dalam daftar. Lalu kalau demikian, rekomendasi itu untuk apa? Sekali lagi, tidak jelas,” kata Saleh, melalui keterangan pers, Sabtu (19/5).

Kemudian Saleh juga mempertanyakan indikator yang diambil Kemenag untuk merekomendasikan 200 mubaligh tersebut. Anggota DPR RI dari Dapil II Sumatra Utara itu mengatakan hasil rekomendasi dari Kemenag juga tidak proporsional dengan jumlah penduduk muslim yang ada di Indonesia.

Saleh berkata, 200 mubaligh yang direkomendasikan Kemenag sangat sedikit dibanding umat Muslim Indonesia yang berjumlah sekitar 150 juta jiwa. “Ada banyak keganjilan dalam rekomendasi tersebut. Selain jumlah yang sangat sedikit dibanding jumlah penduduk Muslim Indonesia, tiga indikator penentunya pun masih potensial dipertanyakan,” ujar Saleh.

Kritik juga datang dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia mengkritisi keputusan Kemenag yang merekomendasikan 200 nama mubalig kepada masyarakat secara resmi. Menurutnya, sikap Kemenag justru berpotensi memecah belah masyarakat dan menjadi ladang subur berkembangnya terorisme.

Menurut Mardani, pemerintah sebaiknya tidak membatasi para ulama. Jika ingin merekomendasikan sejumlah nama sebagai rujukan memberikan ceramah-ceramah kepada masyarakat, pemerintah seharusnya tidak mengesampingkan ulama lainnya.

Foto: Habib Rizieq ketika menjadi pembicara seminar kebangsaan nkri di Yaman. (Dok. FPI)

“Jangan membatasi yang lain, karena nanti kesannya kita ini menjadi negara yang suka memisah-misahkan. Langkah pemerintah ini bagi saya justru membuat kita semakin terpecah belah,” ujar Mardani kepada wartawan usai mengisi diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/5).

Jika masyarakat nantinya terkotak-kotak, dia mengatakan, justru akan menjadi ladang subur bagi perkembangan paham terorisme. Karena itu, dia mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat catatan informasi tentang para ulama.

“Usul saya, sebut mana ustaz yang catatannya satu, dua, tiga. Kemudian panggil dulu, sebab kan kita juga ada lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Maka jangan dulu memakai pendekatan formal struktural,” tegasnya.

Kemenag justru berpotensi memecah belah masyarakat dan menjadi ladang subur berkembangnya terorisme
Mardani juga menyarankan komunikasi dengan para ulama terkait secara informal dan personal. Sebab, menurutnya antara pemerintah dan para ulama hanya kurang menjalin komunikasi saja.

“Jangan pernah berpikir bahwa ulama selain yang 200 nama itu buruk. Nanti akan timbul reaksi lagi oleh masyarakat. Usul saya, pemerintah tidak usah masuk ke situ. Karena kalau yang mengumumkan soal ulama ini bukan MUI, menurut saya ini keluar dari tupoksi,” tambahnya.

Namun, Wakil Sekjen PBNU Masduki Baidlowi mengatakan daftar nama ustaz yang dirilis Kemenag adalah sesuatu yang baik dan bisa membantu masyarakat di tengah kekhawatiran dalam beberapa peristiwa nasional akhir-akhir ini. Selain itu, karena banyaknya konten ceramah yang tidak sejalan dengan kehidupan kebangsaan dan kemajemukan di Indonesia.

Baidlowi menilai, rekomendasi tersebut dikeluarkan Kemenag yang sifatnya menyasar kantor-kantor pemerintah. Sementara sektor swasta menurutnya bebas saja dalam memilih penceramah.

Ia mengatakan daftar ustaz itu sifatnya juga masih terbuka dan masih bisa bertambah. Berdasarkan masukan dari masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahkan bisa ada nama ustaz yang dicabut atau bertambah dari dalam daftar.

Karenanya, selama masyarakat merasa daftar rekomendasi ustaz itu bermanfaat, hal itu menurutnya tidak menjadi masalah. Apalagi, daftar ustaz tersebut hanyalah sebuah pilihan dan bukan sesuatu yang diharuskan.

“Menurut saya tidak masalah itu dikeluarkan, bagus-bagus saja sepanjang itu sifatnya terbuka dan bersifat pilihan saja, bukan suatu keharusan. Daftar ustaz itu juga dipilih berdasarkan seleksi,” kata Masduki, saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (19/5).

Foto: Ustadz Abdul Shomad dan Ustadz Tengku Zulkarnain. (swamedium)

Terkait tiga aspek yang dijadikan kriteria Kemenag dalam memilih ustaz, Masduki mengatakan ia sepakat dengan seleksi demikian. Menurutnya, yang dibutuhkan saat ini adalah ustaz atau penceramah yang membawakan konten terkait agama dan kebangsaan dengan kompatibel.

Terkadang, kata dia, ada penceramah yang membawakan konten yang tidak sejalan antara konsep keagamaan dan kebangsaan yang sudah dianut oleh bangsa Indonesia secara umum. Misalnya, kata dia, masih ada yang beranggapan jika NKRI atau sistem politik di Indonesia adalah thagut.

Masduki berharap, ke depan ustaz-ustaz lainnya bisa masuk dalam daftar rekomendasi dari Kemenag tersebut. Ia berharap rekomendasi itu bisa menimbulkan dampak yang baik bagi penceramah lainnya. Dalam hal ini, menurutnya, penceramah di luar juga akan berhati-hati dalam menyampaikan isi ceramahnya dan menyesuaikan diri dengan kriteria yang dipilih Kemenag.

“Ke depan diharapkan bisa lebih baik lagi materi ceramahnya, dan yang bersangkutan juga bisa menyampaikan ceramah yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan yang sudah ada. Karena NKRI ini sudah final, ceramah-ceramah tentang khilafah bertentangan dengan NKRI,” tambahnya.

Dengan rilis Kementerian Agama ini para tokoh Islam diberi ruang yang luas untuk terkotak-kotak menjadi, setidaknya, dua kotak besar, antara yang pro pemerintah dengan yang antipemerintah.
Rilis rekomendasi 200 Dai yang dikeluarkan Kemenag dinilai sebagai blunder yang berimplikasi buruk terhadap citra Presiden Joko Widodo. Terlebih Jokowi sedang gencar-gencarnya membangun komunikasi dengan tokoh umat Islam.

Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), Toto Izul Fatah mengatakan, rilis rekomendasi 200 Dai tersebut tidak hanya mengganggu citra Kementerian Agama, namun juga mengganggu citra Jokowi.

“Sangat disesalkan pilihan sikap Kementerian Agama yang kurang peka dengan perkembangan situasi politik saat ini, di mana Presiden Jokowi sedang gencar membangun komunikasi harmonis dengan kalangan Islam, khususnya para tokoh tokoh Islam, tiba-tiba mengeluarkan rilis rekomendasi 200 Dai,” kata Toto Izul Fatah saat dihubungi Republika.co.id, Sabtu (19/5).

Apalagi, lanjut Toto, rilis itu keluar pada saat momentum duka pasca terjadinya rentetan isu teroris di sejumlah wilayah yang menelan banyak korban jiwa. Dalam kontek ini, menurut Toto, Kementerian Agama seolah-olah sedang memberi kesan atribusi terhadap sejumlah tokoh Islam. Seolah ada dai atau penceramah agama, antara yang radikal, dengan dai yang moderat antiteroris.

“Padahal, dari sejumlah tokoh agama itu, rasanya tak ada satu pun dai yang pro teroris. Mereka sepakat berjamaah mengecam teroris,” ungkapnya.

Foto: Ustadz Bachtiar Nasir. (ist)

Menurut Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA ini, jika kesan ini menguat dan massif, bukan mustahil akan berimplikasi terhadap munculnya sikap antipati umat Islam terhadap pemerintah.

“Ini jelas sangat merugikan pemerintah. Dengan rilis Kementerian Agama ini para tokoh Islam diberi ruang yang luas untuk terkotak-kotak menjadi, setidaknya, dua kotak besar, antara yang pro pemerintah dengan yang antipemerintah. Sekali lagi, ini sangat tidak kondusif buat persatuan dan kesatuan bangsa. Sebab, jika terjadi pengkotakan yang ekstrim, yang rugi bukan saja umat Islam, tapi berimplikasi juga kepada umat lain,” jelas Toto.

Toto menyarankan agar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin segera memberi penjelasan yang utuh tentang rilis tersebut. Kalau perlu, kata dia, mencabutnya demi kepentingan yang lebih besar. Yaitu, terhindarnya bangsa ini dari gejolak politik yang tidak perlu.

“Jangan sampai muncul hastag yang massif #Tak Penting Rekomendasi Lukman Hakim, yang penting Rekomendasi Allah,” kata Toto berseloroh.

Demi tetap terjadinya keutuhan bangsa, Toto juga mengingatkan agar para tokoh Islam di luar daftar 200 dai tidak terprovokasi oleh rilis kementerian agama itu.

“Berbaik sangka sajalah, kalau banyak para Dai yang tak masuk dalam rekomendasi itu, bukan berarti Anda radikal atau anti pemerintah, tapi Menteri Agama mungkin lupa atau belum sempat memasukan nama-nama Anda. Dan toh ini tak juga membuat Anda tak berhenti berdakwah atau berceramah,” ucap dia. (*/ls)

Sumber: Republika

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita