Saturday, 20 July 2019

BKN Mengekang Hak-hak ASN/PNS yang Telah Dijamin Konstitusi

BKN Mengekang Hak-hak ASN/PNS yang Telah Dijamin Konstitusi

Foto: Ketua Komunitas Sarjana Hukum Muslim Indonesia (KSHUMI), Chandra Purna Irawan. (ist)

Oleh: Chandra Purna Irawan.,SH.,MH.*

Jakarta, Swamedium.com – Diduga BKN (Badan Kepegawaian Negara) mengeluarkan Siaran Pers dengan nomor: 006/RILIS/BKN/V/2018 dengan judul “Enam Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN”. Yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran KEBENCIAN TERHADAP PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, NKRI, DAN PEMERINTAH;
2 Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, NKRI, DAN PEMERINTAH;
3. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, NKRI, DAN PEMERINTAH;
4. Menanggapi atau mendukung sebagai tanda setuju pendapat dengan memberikan likes, dislike,love, retweet, atau comment di media sosial yang bermuatan ujaran KEBENCIAN TERHADAP PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, BHINNEKA TUNGGAL IKA, NKRI, DAN PEMERINTAH;

Menanggapi hal diatas, saya akan memberikan pernyataan hukum sebagai berikut;

#1. ASN/PNS adalah abdi negara, bukan abdi Pemerintah. Jika Pemerintah yang berkuasa berganti, mereka tetap sebagai ASN/PNS hingga Pemerintahan baru terpilih dan akan terus seperti itu meski Pemerintah silih berganti.

#2. Berdasarkan Pasal 3 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 ASN/PNS diminta “setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah”. Tetapi PP 53/2010, PP 11/2017 & UU ASN 5/2014 ini tidak menjelaskan secara konkrit seperti apa bentuknya, sehingga dikhawatirkan tafsirnya diserahkan kepada Pemerintah yang sedang berkuasa.

#3. Pasal 3 angka 3 PP Nomor 53 Tahun 2010 tidak bisa dijalankan serampangan, harus ada bukti yang menunjukan seseorang tidak setia dan taat Pancasila. Tentu harus didahului proses pemeriksaan di pengadilan. Proses itu penting untuk menjamin prinsip ‘due process of law’ yang memberikan ruang kepada PNS untuk membela diri dan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengar argumentasi para pihak berperkara secara adil.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)