Kamis, 05 Agustus 2021

Gagal Jerat dengan UU Ormas, Hakim Memvonis Aktivis FPI diluar Tuntutan Jaksa

Gagal Jerat dengan UU Ormas, Hakim Memvonis Aktivis FPI diluar Tuntutan Jaksa

Foto : Pasangan mesum non pasutri yang digelandang ke polsek prambanan. (dok. FPI DPC Klaten)

Klaten, Swamedium.com – Untuk pertama kalinya di Indonesia, aktivis Islam dituntut menggunakan Undang-Undang Ormas yang baru, UU No. 16 tahun 2017. Dalam Tuntutannya di Pengadilan Negeri Klaten, Jawa Tengah, Jaksa menuntut 8 bulan pidana penjara kepada 4 aktivis simpatisan FPI Klaten.

Banner Iklan Swamedium

Jaksa meyakini bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 82a terkait dengan pasal 59 ayat (3) huruf d UU No 16 tahun 2017, “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam pledoinya, para Penasehat Hukum aktivis Islam tersebut mendalilkan bahwa sesuai dengan fakta persidangan, unsur dalam pasal 59 ayat (3) huruf d tidak terpenuhi karena pasal tersebut sesuai dengan Penjelasannya mempunyai syarat, yaitu “Yang dimaksud dengan “kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum” adalah tindakan penangkapan, penahanan dan membatasi kebebasan bergerak seseorang karena latar belakang etnis, agama dan kebangsaan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Harus karena latar belakang” etnis, agama dan kebangsaan”.

“Terbukti di dalam persidangan perbuatan para Terdakwa bukan karena latar belakang etnis, agama
dan kebangsaan,” kata Penasehat Hukum dari Tim Pembela Aktivis Islam (TPAI), MS Kalono, melalui keterangan tertulisnya, Senin (21/5).

“Dakwaan tersebut sangat jelas dan meyakinkan tidak terbukti. Sehingga para Terdakwa terlepas dari satu-satunya tuntutan Jaksa tersebut. Jadilah UU Ormas yang baru gagal menjerat aktivis Islam,” imbuhnya.

Diungkapkan Kalono, ‘drama peradilan’ belum berakhir, ternyata Majelis Hakim memvonis dengan sesuatu yang jarang terjadi di dunia peradilan, yakni menggunakan pasal yang tidak dituntut oleh Jaksa. Hakim menilai bahwa, para tamu Hotel Srikandi yang ternyata bukan pasangan suami isteri dan telah terbukti bersalah dengan putusan PN Klaten melakukan perbuatan asusila, mereka merasa ketakutan karena didatangi oleh orang yang menggunakan pakaian FPI.

“Sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman percobaan dengan 5 bulan kurangan penjara jika dalam masa 6 bulan melakukan perbuatan pidana lagi, sesuai pasal 335 KUHP,” ungkap Kalono.

Sementara anggota TPAI lainnya, Avik Anshori mengatakan, Penasehat Hukum mempunyai bukti fakta persidangan bahwa para saksi korban ketakutan bukan karena datangnya orang berbaju FPI, namun mereka takut jika ketahuan keluarganya. Bahkan, kata Avik, salah satu Hakim sempat menasihati sebaiknya keluarganya diberitahu agar para saksi korban atau pelaku asusila tidak mengulangi lagi berbuat zina/selingkuh.

“Semua fakta persidangan tersebut dan fakta-fakta yang lain terekam semua dengan baik, maka Penasehat Hukum akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan banding atau kasasi terhadap putusan Majelis Hakim tersebut,” tegas Avik.

Upaya tersebut dilakukan, menurut Avik, untuk menjaga kehormatan dunia peradilan dan dalam rangka menegakkan amar makruf nahi munkar.

“Juga untuk menyelamatkan generasi muda yang kondisi sosialnya sudah sangat memprihatinkan,” pungkas Avik. (*/ls)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita