Kamis, 05 Agustus 2021

Pengacara Syafruddin Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Jelas

Pengacara Syafruddin Sebut Dakwaan Jaksa Tidak Jelas

Pakar hukum. Tata negara, Yusril Ihza Mahendra. (ist)

Jakarta, Swamedium.com – Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung kembali menjalani persidangan perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Sidang kali ini mengagendakan pembacaan eksepsi atau keberatan oleh kuasa hukumnya.

Banner Iklan Swamedium

Dalam eksepsinya Yusril Ihza Mahendra, selaku tim kuasa hukum Syafruddin menyatakan bahwa adanya unsur kerugian negara seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa adalah keliru.

Hal itu bisa terlihat dari permintaan audit penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tanggal 14 April 2017 dan baru diselesaikan pada tanggal 25 Agustus 2017.

Menurut Yusril, upaya KPK itu tidak sesuai aturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang antara lain menyatakan harus jelas pihak yang diperiksa atau diaudit. Pada laporan audit investigasi BPK menyimpulkan bahwa kerugian negara berdasarkan hasil penjualan piutang petani tambak yang diserahkan BPPN 2004 sebesar Rp 4,8 triliun. Hanya sebesar Rp 220 miliar pada tahun 2007 oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA) atas persetujuan Menteri Keuangan.

Kerugian negara kemudian disebutkan Rp 4,58 atas hasil penjualan tersebut. Padahal tahun 2007 terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPPN karena badan tersebut sudah dibubarkan pada tahun 2004.

“Karena itu tuduhan kepada klien kami salah alamat atau error in persona,” kata Yusril dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (21/5/2018).

Adanya tuduhan misrepresentasi dalam dakwaan jaksa, mengingat Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA) adalah perjanjian perdata yang mengikat para pihak, maka jika ada tuduhan misrepresentasi harus dibuktikan lebih dulu di pengadilan.

“Penuntutan terhadap klien kami tidak jelas, kabur abscuur libel dan tidak bisa diterima,” jelasnya.

Ia juga menilai bahwa objek sengketa perkara yang dituduhkan terhadap Syafruddin merupakan objek sengketa pengadilan tata usaha negara, dan bukan objek sedangkan pengadilan tipikor.

Sebelumnya jaksa dari KPK mendakwa Syafruddin Tumenggung telah merugikan negara sekitar Rp 4,58 triliun dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) untuk BLBI. Jaksa mendakwa Syafruddin sudah memperkaya pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim melalui penerbitan SKL untuk bank tersebut.

Jaksa mendakwa Syafruddin melakukan penghapusan piutang BDNI kepada petani tambak yang dijamin PT Dipasena Citra Darmadja (PT DCD) dan PT Wachyuni Mandira (PT WM). Jumlah piutang sebesar Rp 4,8 triliun itu sebelumnya menjadi salah satu aset milik BDNI yang disita untuk membayar pinjaman dari BLBI.

Selain itu, Syafruddin didakwa telah melakukan misinterpretasi atas piutang tersebut. Kesalahan yang dilakukan Sjamsul membuat seolah-olah piutang tersebut sebagai kredit lancar. Dalam Sidang Kabinet Terbatas (ratas) 11 Februari 2004 dengan Presiden Megawati Soekarnoputri, Syafrudin mengusulkan kemungkinan penghapusbukuan terhadap hutang Rp 2,8 triliun kredit macet tersebut. Rapat tidak mencapai kesimpulan, namun selanjutnya Syafrudin membuat seolah-olah rapat menyetujui usulan tersebut.

Atas perbuatannya, Syafruddin Arsyad Temenggung disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita