Selasa, 07 Desember 2021

Penanganan Kasus RJ dan MFB harus Mencerminkan Rasa Keadilan Publik

Penanganan Kasus RJ dan MFB harus Mencerminkan Rasa Keadilan Publik

Foto: Pradipa Yoedhanegara. (Dok. pribadi)

Oleh: Pradipa Yoedhanegara*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com – Viralnya video seorang remaja pelajar berinisial RJ berusia 16 tahun yang ingin menembak presiden jokowi dan secara terbuka menghina serta mencaci maki presiden jokowi dengan sebutan sebagai “Kacung” sangatlah memprihatinkan semua pihak karena hal tersebut dianggap oleh yang bersangkutan sebagai lucu-lucuan saja dan tidak bermaksud untuk melakukan hal lebih jauh lagi.

Kasus penghinaan kepada presiden Jokowi bukanlah yang pertama kali terjadi. Dalam catatan saya setidaknya, ada beberapa kasus yang saya sendiri tidak begitu hafal jumlahnya. Akan tetapi kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi tersebut, “semua yang diduga sebagai tersangkanya ditangkap, kemudian dilakukan upaya penahanan oleh pihak kepolisian”, sesuai prosedur hukum acara.

Adalah sebuah akun Facebook bernama Ringgo Abdillah (pelakunya berinisial MFB), yang merupakan seorang remaja berumur 17 tahun ditangkap polisi pada medio Agustus 2017 setelah mengunggah tulisan, yang “bernada hinaan kepada Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian”.

Saat dilakukan pemeriksaan oleh polisi, pelaku berinisial MFB yang masih berusia 17 tahun itu diketahui mengelola setidaknya 30 akun Facebook yang menyebarkan kebencian dan hinaan untuk Presiden Joko Widodo. “Kepada penyidik polri, remaja putus sekolah itu mengaku sudah mengelola akun itu sejak tahun 2012? Artinya sejak yang bersangkutan masih berumur 12 tahun”.

Kemudian kasus tersebut bisa dinyatakan lengkap alias P21 oleh kejaksaan negeri medan dan remaja putus sekolah yang masih berumur 17 tahun tersebut, kemudian didakwa dengan pasal berlapis, yakni melanggar Pasal 45 Ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 27 Ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan penjara kepada terdakwa MFB alias Ringgo Abdillah (17), remaja yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Tito Karnavian melalui postingannya di situs jejaring sosial facebook dan twitter. *”Selain itu terdakwa MFB juga dijatuhi pidana denda senilai Rp10 juta subsider 1 bulan kurungan”*.

Dalam amar putusannya tersebut, majelis hakim pengadilan negeri medan menilai bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan didalam persidangan, *”MFB telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah”*, karena melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan serta pencemaran nama baik terhadap Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Belajar dari kasus yang menerpa MFB seharusnya pihak kepolisian bisa melakukan hal yang sama kepada remaja yang videonya viral ingin melakukan pembunuhan terhadap presiden jokowi, bukan malah ingin mencari pelaku penyebarluas video tersebut. Atau paling tidak penyidik polri bisa merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), karena kasus yang menimpa RJ dan MFB sama-sama kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga, penyidik polri bisa menerapkan proses hukum yang sama antara RJ dengan MFB yang sudah lebih dahulu diadili sesuai undang-undang tersebut diatas.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh polri diera revolusi digital selayaknya juga mempertimbangkan rasa keadilan publik dan transparan, Atau setidaknya ada perlakuan yang adil dalam proses penegakan hukum agar tercipta rasa keadilan dalam paradigma masyarakat diera milenial seperti saat ini, karena jika ada perbedaan yang begitu mencolok akan terkesan telah terjadi semacam *”abuse of power”* yang dilakukan oleh pihak polri terhadap masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap institusi penegakan hukum.

Ada sebuah adigium yang begitu dikenal dalam istilah hukum, yaitu *”Justitia Ruat Caelum”, yang artinya “hukum harus ditegakkan walau langit akan runtuh”*. Begitu indah prosa kata tersebut, sehingga banyak di jadikan semacam jargon oleh para penegak hukum dan para pencari keadilan yang haus akan pencarian sebuah kebenaran.

Kata atau syair nan syahdu tersebut juga banyak dikutip oleh tokoh-tokoh media massa, sampai menjadi pembicaraan luas di media sosial yang begitu cetar membahana, meminjam istilah artis syahrini. Inti dari untaian kalimat kalimat tersebut adalah hukum itu harus disanjung setinggi langit, agar hukum bisa tegak di bumi pertiwi.

Dengan memperhatikan dua kasus remaja yang ada di wilayah hukum negara kesatuan republik indonesia, publik dapat melihat adanya “disparitas yang begitu menganga lebar”, dalam law enforcement di negeri ini. Sebab disitu terlihat ada semacam separasi ataupun sekat dalam dua kasus ujaran kebencian, yang mengiris rasa keadilan publik di negeri tercinta yang bisa dijerat oleh hukum pidana dan sebuah kasus yang dianggap sebagai sebuah candaan atau terkait dengan lucu-lucuan dalam penegakan hukum.

Sebagai pesan penutup, masih belum terlambat bagi penyidik polri apabila ada keinginan untuk memperbaiki citra dalam penegakan hukum untuk dapat segera menetapkan tersangka kepada remaja di ibukota yang berinisial RJ agar dapat merubah asumsi publik untuk tidak berfikir macam-macam. Karena pada akhirnya dalam dua kasus tersebut penyidik polri telah berlaku equal yaitu memberikan kesetaraan didalam hukum bagi publik diera digital sosial.

Wallaahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassallamualaikum, Wr, Wb, (*)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita