Sabtu, 17 Oktober 2020

Kontrak Blok Rokan: Laksanakan Amanat Konstitusi!

Kontrak Blok Rokan: Laksanakan Amanat Konstitusi!

Foto: Marwan Batubara (ist)

Oleh: Marwan Batubara*

Jakarta, Swamedium.com — Pada 31 Juli 2018 pemerintah telah menetapkan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan segera setelah kontrak Chevron Pacific Indonesia (CPI) berakhir. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan: “Setelah melihat proposal yang dimasukkan Pertamina, maka pemerintah lewat Menteri ESDM menetapkan pengelola Blok Rokan mulai 2021 selama 20 tahun ke depan akan diberikan kepada Pertamina” (Jakarta, 31/7/2018). IRESS menyambut baik keputusan pemerintah tersebut, namun menuntut dilakukannya berbagai koreksi dan langkah-langkah tindak lanjut.

Arcandra mengatakan penyerahan Rokan pada Pertamina karena alasan komersial yang meliputi: pertama besaran bonus tanda tangan US$ 784 juta (Rp 11,3 triliun); kedua komitmen kerja pasti US$ 500 juta (Rp 7,2 triliun); ketiga potensi pendapatan negara dalam 20 tahun US$ 57 miliar (Rp 825 triliun), dan keempat permintaan diskresi (Menteri ESDM) tambahan split 8% atas dasar rerata produksi 210.000 barel per hari (bph) dan cadangan terbukti antara 500 juta – 1,5 miliar barel. Arcandra mengatakan Pertamina ditunjuk karena penawaran Chevron jauh di bawah Pertamina dari segi produksi penerimaan negara dan bonus tanda tangan.

Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan penetapan Pertamina sebagai pengelola Blok Rokan adalah murni karena pertimbangan bisnis. “Arahan Presiden, blok Rokan itu apakah mau diperpanjang untuk Chevron atau untuk Pertamina itu berdasarkan pertimbangan bisnis. Soal nasionalisme, pemilu atau apalah, enggak ada arahan itu. Presiden clear. Arahannya komersial, akhirnya hari ini kami putuskan Blok Rokan kami serahkan ke Pertamina 100%,” kata Jonan. (CNBC, 31/7/2018)

Apakah keputusan di atas murni karena pertimbangan bisnis, faktor politik atau motif lain, biarlah itu menjadi sikap dan persepsi masing-masing pihak yang concern. Faktanya IRESS memiliki rekaman kebijakan dan sepak terjang para pejabat terkait dalam setahun terakhir. KESDM menerbitkan Permen ESDM No.23/2018 yang pro asing. Kepala SKK Migas menyatakan kebutuhan dana sangat besar (US$ 1,4 miliar per tahun) untuk mengelola Rokan. Pertamina pun mengalami kondisi “desparate” 3 hari menjelang penetapan “pemenang”. Hal-hal ini merupakan indikator tentang bagaimana sikap dan motif pemerintah yang sebenarnya.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.