Sabtu, 28 November 2020

KPU Jangan Arogan dalam Menetapkan DPT

KPU Jangan Arogan dalam Menetapkan DPT

Foto: Kantor Komisi pemilihan Umum (KPU) Pusat (ist)

jakarta, Swamedium.com — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) diminta tidak menunjukkan sikap arogan dengan memaksakan kehendak dalam mengesahkan daftar pemilih sementara (DPS) menjadi daftar pemilih tetap (DPT).

“Sebab, jika ini dipaksakan maka KPU telah merusak jalannya demokrasi di Negeri ini. Karena DPT adalah poin penting bagi berjalannya pemilihan presiden dan pemilihan legislatif secara jujur dan bersih,” kata Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa) Indonesia, Amirullah Hidayat, melalui pesan yang disebarluaskan, Rabu (5/9).

Dikatakan Amirullah, persoalan pemilih ganda yang sering dikatakan sebagai pemilih siluman adalah permasalahan yang krusial dalam menentukan pemilu itu jujur dan adil.

“Sebab data ini bisa dimanfaatkan oleh kekuasaan karena kekuasaan punya infrastruktur yang masif sampai ke desa desa,” ujarnya.

Korsa, kata dia, sebagai mantan relawan Jokowi yang terlibat dalam Pilpres 2014, paham bagaimana permainan dalam menggunakan data siluman tesrebut.

“Terutama di pedesaan yang jauh dari jangkauan pengamatan umum,” ucapnya.

Terbukti, kata Amirullah, saat Pilkada Jawa Tengah tahun 2018 yang lalu, Korsa mendapat data hampir tiga juta lebih pemilih yang tidak akurat tersebut.

“Bahkan yang paling buat kita terkejut menteri dalam negeri saja masih terdaftar sebagai pemilih di Semarang. Padahal beliau sudah ber-KTP di Jakarta,” kata kader Muda Muhammadiyah ini.

Secara teknis, menurut Amirullah, hasil kajian Korsa. Nantinya pemilih siluman tersebut bisa dimaafaatkan untuk penambahan suara bagi pemenangan calon tertentu terutama petahana.

“Apakah itu pileg maupun pilpres, ini karena biasanya yang menjadi Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) adalah kepala lingkungan, yang notabene itu punya jalur komando dengan kepala desa atau lurah,” tuturnya.

Hal itu, tambah Amirullah, sangat jelas dapat dimamfaatkan oleh kekuasaan. Untuk itu, pihaknya meminta KPU melakukan pendataan pemilih secara benar sebelum pengumuman.

“Jika KPU RI tetap memaksa mengesahkan DPT secara terburu buru tanpa pendataan yang benar, maka KPU RI telah mengkhianati demokrasi,” demikian Amirullah Hidayat.

Sumber: RMOL

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.