Jumat, 03 Juli 2020

Terungkap! Sertifikat Tanah Didanai dari Utang Bank Dunia

Terungkap! Sertifikat Tanah Didanai dari Utang Bank Dunia

Jakarta, Swamedium.com — Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menanggapi masalah reforma agraria yang sampai saat ini masih menjadi polemik di berbagai daerah. Sebagaimana diketahui, pada sensus pertanian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistk (BPS) menunjukkan penurunan jumlah petani dari 31,17 juta Rumah Tangga Pertanian (RTP) pada tahun 2003 menjadi 26,13 juta RTP pada tahun 2013.

Pada hasil tersebut, rata-rata 1 KK petani beralih dari kegiatan pertanian ke non-pertanian. Situasi ini memburuk karena pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur yang mengkonversi 400 ribuan hektar lahan pertanian tiap tahun.

Pada hasil tersebut, rata-rata 1 KK petani beralih dari kegiatan pertanian ke non-pertanian. Situasi ini memburuk karena pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur yang mengkonversi 400 ribuan hektar lahan pertanian tiap tahun.

YLBHI sendiri menilai, bahwa ribuan konflik agraria pun tidak tersentuh. Sebagian di antaranya ditangani 15 kantor LBH Indonesia dengan jumlah luas lahan konflik 338.280 hektar.

Pada rilisnya, YLBHI menyatakan, bahwa tiap memperingati Hari Tani Nasional, masyarakat berharap cita-cita Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menghapuskan ketimpangan penguasaan lahan akan terwujud.

“Tetapi, 58 tahun berlalu dan amanat UUPA makin jauh ditinggalkan. Program Reforma Agraria yang dicanangkan pemerintah atas tanah seluas 9 juta hektar ternyata juga tidak menyentuh akar konflik agraria, yaitu perampasan tanah,” sebut rilis tersebut.

Diketahui, reforma agraria pemerintah mensyaratkan lahan-lahan yang hendak dibagikan sudah selesai dari konflik (clean and clear). Tidak ada cara baru. Konflik agraria struktural dan menahun dihadapi dengan cara birokrasi biasa. Persyaratan clean and clear ini mengakibatkan penyelesaian konflik agraria mandeg dan mangkrak seperti dahulu.

Apalagi ribuan hektar tanah-tanah yang dikuasai PTPN dan Perhutani tidak menjadi obyek reforma agraria. Reforma Agraria memang bukan melulu soal konflik agraria, tetapi Reforma Agraria tidak mungkin dijalankan tanpa penyelesaian konflik agraria. Penyelesaian konflik adalah anak kandung Reforma Agraria. Artinya, program yang dijalankan sekarang bukanlah Reforma Agraria.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.