Friday, 26 April 2019

Hentikan dan Segel Proyek Pembangunan Meikarta

Hentikan dan Segel Proyek Pembangunan Meikarta

Foto: Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Disamping Bupati Kabupaten Bekasi sebagai Penerima Suap terdapat juga seorang pengurus Korporasi sebagai Pemberi Suap masing-masing terkena OTT KPK dan kini sudah sebagai Tersangka.

Argumentasi lain terkait penegakan hukum di Republik ini dan penegakan prinsip tata kelola dunia usaha yang baik (GCG: good coorporate governance).

Selama ini, sekalipun belum diperoleh izin cukup dari Pemerintah Daerah, pihak pengelola Proyek terus membangun dan memasarkan/mengambil dana dari calon konsumen.

Praktis Lippo Grup selaku pengembang Meikarta dianggap menjual produk ilegal karena belum tuntasnya aspek-aspek legalitas.

Pihak Ombudsman sendiri mengimbau masyarakat berhati-hati dalam melakukan pembelian apartemen Meikarta. Karena ada beberapa perizinan seperti IMB dan Amdal belum selesai.

Hati-hati jika sudah membayar DP atau proses KPR sebelum perizinan selesai. Di lain pihak, YLKI menyarankan kepada konsumen untuk berhati-hati, jangan tegesa-gesa karena harga murah atau apa. karena model “preprojek selling ” ini penuh resiko.

Penegakan hukum sebagai satu prinsip GCG diabaikan oleh korporasi Proyek Pembangunan Kota Meikarta.

Mengapa korporasi berani mengabaikan penegakan hukum? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan pendekatan politik ekonomi, yakni Korporasi memiliki hubungan kepentingan dengan Rezim Kekuasaan, termasuk elite kekuasaan negara.

*Penulis adalah Ketua Tim Studi Network for South East Asian Studies (NSEAS)

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)