Monday, 17 June 2019

KPK Didesak Tetapkan Tindak Pidana Korupsi Korporasi dalam Kasus Meikarta

KPK Didesak Tetapkan Tindak Pidana Korupsi Korporasi dalam Kasus Meikarta

Foto: Satpol PP Kabupaten Bekasi ketika mengamankan aksi penolakan terhadap Meikarta. (beritacikarang)

Bagi Elvan, Lippo Group telah melakukan pemasaran besar-besaran padahal izin yang dimiliki belum lengkap. Izin tersebut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Sejauh ini Meikarta baru mengantongi izin lokasi dan IPPT (Izin Peruntukan Penggunaan Tanah). Itu pun hanya seluas 84,6 hektar. Sembari nengutip pendapat Wagub Jabar, Deddy Mizwar, karena Bupati yang memohon, tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 Ha.

“Dan proyek ini telah dinikmati oleh group Lippo dimana laporan keuangannya 39 Juni 2018 melaporkan kenaikan laba bersih 135 persen, sekitar 1,1 triliun. Itu juga termasuk kontribusi dari pendapatan PT. Mahkota Sentosa Utama, yang mana proyek tersebut dilakukan secara melawan hukum dilakukan oleh korporasi yang merugikan masyarakat dan dunia perbankan”, ungkap Elvan.

Oleh karena itu, lanjut Senior Advokat ini,pihak KPK cukup melihat dari audit laporan keuangan yang diumumkan 30 Juni tersebut.

Sumber: Medianseas

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)