Tuesday, 18 June 2019

Sikap Diam Rezim Jokowi atas Kasus Perizinan Meikarta

Sikap Diam Rezim Jokowi atas Kasus Perizinan Meikarta

Foto: Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Oleh: Muchtar Muchtar Effendi Harahap*

Jakarta, Swamedium.com – Rencana Kegiatan (Proyek) pembangunan Kota Meikarta di Kabupaten Bekasi akan dilaksanakan oleh Lippo Groups dan beberapa Korporasi lain.

Lippo Group adalah sebuah perusahaan besar di Indonesia, didirikan Mochtar Riady. Grup ini memulai usaha dengan Bank Lippo yang telah berganti nama dan berubah posisi sahamnya menjadi Bank CIMB Niaga.

Perusahaan ini kemudian mengembangkan diri di usaha properti. Lalu berkembang di Indonesia, Tiongkok dan beberapa negara lain. Selain di usaha properti juga bergerak di bidang bisnis eceran, telekomunikasi, rumah sakut, dan berbagai jenis usaha lain.

Saat ini, Lippo Group dipimpin James Riady, anak Mochtar Riady. Pada 2016, perusahaan ini mulai merencanakan sebuah kota baru, yaitu Kota Meikarta. Diperkirakan akan selesai pada 2021.

Proyek Kota Meikarta milik Lippo Group ini mendapat kritikan dan kecaman dari berbagai pihak, terutama masyarakat madani dan pemerintahan kecuali Rezim Jokowi.

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI minta agar Pemerintah menghentikan pembangunan Kota Meikarta. Alasan YLKI karena pengembang Lippo Group dinilai melanggar perizinan.
YLKI mendesak manajemen Meikarta menghentikan segala bentuk promosi dan penawaran lain atas produk Apartemen Meikarta sampai seluruh perizinan dan aspek legal telah dipenuhinya.

2. Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar

Deddy Mizwar meminta pengembang Apartemen Meikarta untuk menghentikan penjualan dan segala aktivitas pembangunan karena belum berizin, tapi promosi tetap berjalan untuk menjual produk propertinya.

Pembangunan Proyek melanggar Peraturan Daerah (Perda) Jabar Nomor 12/2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan.

Proyek Meikarta ternyata sudah memasarkan fasilitas yang ada tanpa disertai rekomendasi dan izin dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar. Karena itu, proyek Meikarta harus dihentikan hingga ada rekomendasi dan dinyatakan legal.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)