Monday, 14 October 2019

Sikap Diam Rezim Jokowi atas Kasus Perizinan Meikarta

Sikap Diam Rezim Jokowi atas Kasus Perizinan Meikarta

Foto: Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Kehadiran Luhut dalam kegiatan itu terasa janggal lantaran pada Agustus 2017, Pemprov Jawa Barat menolak perizinan pembangunan Kota metropolitan seluas 500 hektare yang diajukan Lippo Group selaku pengembang dan pemilik Meikarta.

Sebagai informasi, dari data yang dihimpun detikFinance, 29 Oktober 2017 lalu, Menko Kemaritiman Luhut pernah mendatangi langsung lokasi proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat. Dia bertanya kepada CEO Lippo Group, James Riady, tentang perizinan proyek Meikarta.

“Saya tadi sudah secara cepat menindak dari atas Meikarta ini dan tadi tanya Pak James mengenai semua masalah perizinan, kepemilikan tanah dan sebagainya. Itu semua hampir tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan,” kata Luhut.

Tetapi, faktanya Ada ‘permainan’ di perizinan Proyek Meikarta. Dalam kasus ini, KPK OTT di dua lokasi, yakni Kabupaten Bekasi dan Surabaya. OTT dilakukan secara paralel pada Minggu (14/10) siang hingga Senin (15/10) dini hari.

Sekelompok aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) mendesak KPK memeriksa Luhut terkait kasus suap Proyek Meikarta.

Luhut, menurut KAKI, memiliki hubungan dengan kasus suap Meikarta karena terlibatnya Billy Sindoro, Direktur Operasional Lippo Group merupakan group usaha dari konglomerat Indonesia, James Riady.

7. Rezim Jokowi Diam

PEmpinan Rezim Kekuasaan Presiden Jokowi hingga kini diam dan tidak komen atas persoalan perizinan dan OTT KPK Proyek Meikarta.

Dalam pendekatan politik ekonomi, sesungguhnya kekuatan ekonomi seperti Lippo Group terkait Proyek Pembangunan Kota Meikarta dan 9 Taipan Developer terkait Proyek Reklamasi Teluk Jakarta pendukung strategis Pasangan Jokowi-JK dlm Pilpres 2014.

Ada semacam hubungan kepentingan harmonis antara kekuatan ekonomi ini dengan kekuatan politik Rezim Jokowi.

Namun, dalam perjalanannya, Rezim Jokowi tidak mampu memenuhi kepentingan kekuatan ekonomi dimaksud. Proyek Reklamasi dihentikan Gubernur Anies Baswedan sehingga merugikan kepentingan para Taipan Developer.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.