Saturday, 20 July 2019

Empat Tahun Memerintah, Jokowi Gagal Wujudkan 9 Agenda Prioritas

Empat Tahun Memerintah, Jokowi Gagal Wujudkan 9 Agenda Prioritas

Foto: Pengamat politik Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap. (ist)

Oleh: Muchtar Effendi Harahap*

Jakarta, Swamedium.com – Belakangan ini atas bantuan media sosial (medsos) para Pelajar dan Pengamat Politik dari berbagai Perguruan Tinggi membangun opini, 4 tahun Presiden RI, Joko Widodo berhasil mewujudkan 9 agenda prioritas (NAWACITA). Ditekankan, keberhasilan tersebut karena leadership Jokowi selalu menerapkan pendekatan persuasif sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi.

Pengamat semacam ini sungguh tanpa data, fakta dan angka untuk merasionalisasi pembangunan opini mereka ini. Namun, realitas obyektif syarat data, fakta dan angka, tidaklah Jokowi berhasil, justru gagal total. Kepemimpiban Beliau tidak layak bagi sebuah organisasi Negara besar dan Rakyat sebanyak Indonesia.

Baca Juga:

Teori Korupsi Sandera Negara Memahami Sikap Jokowi atas Meikarta
Jokowi Gagal di Bidang HAM dan Negara Absen Saat Ada Persekusi
Kegagalan Jokowi Tangani BBM dan Insiden Sejam Kenaikan Harga Premium
Hasil studi evaluasi kondusi kinerja Presiden Jokowi 4 tahun ini sbb:

Pertama, Joko Widodo tidak mampu mewujudkan kehadiran kembali negara untuk melindungi bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Sejumlah peristiwa pelanggaran HAM era Jokowi, negara tak hadir:

a. Jemaah Ahmadiyah Indonesia menyatakan, dalam kurun 2016-2017 terdapat 11 kasus penutupan Masjid Ahmadiyah. Sebagian besar penutupan Masjid justru diinisiasi oleh Pemda. Selain penutupan rumah ibadah, pelanggaran atas hak sipil juga dialami oleh 116 jemaah Ahmadiyah berada di Permukiman Wisma Transito di Kelurahan Majeluk, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kasus terakhir adalah perusakan terhadap rumah dan properti milik jemaah Ahmadiyah di Lombok Timur pada Mei 2018.

b. Awal Januari 2016 ribuan warga anggota kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) diusir dari Mempawah, Kalimantan Barat. Mereka mengalami kekerasan dan diskriminasi saat pengusiran. Perlakuan diskriminatif juga terjadi saat mereka kembali ke daerah asal. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing, para warga eks Gafatar mengalami perlakuan tidak adil dari pemerintah.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)