Monday, 17 June 2019

Ujaran Kritis Habib Bahar Tak Dapat Dipersoalkan Secara Hukum

Ujaran Kritis Habib Bahar Tak Dapat Dipersoalkan Secara Hukum

Satu-satunya celah untuk mempersoalkan Habib Bahar adalah dengan delik aduan pencemaran Nana baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 KUHP. Delik ini, mewajibkan Jokowi membuat laporan polisi secara langsung jika merasa Marwah dan kedudukannya dicemar Habib Bahar. Meskipun demikian, laporan ini juga sumir sebab tujuan kritik Habib Bahar adalah pada posisi Jokowi sebagai Presiden berikut kebijakan Presiden yang membiarkan rakyatnya ditembaki aparat saat ingin mengadu ke istana, bukan mencemarkan Jokowi sebagai pribadi.

Lepas bahwa laporan ini sumir, hemat kami Presiden Jokowi sebaiknya memulai mendidik rakyat dengan mematuhi prosedur hukum membuat laporan polisi secara langsung. Cyber Indonesia, Muannas Alaidid, atau siapapun itu tidak memiliki kapasitas sebagai pihak pelapor dalam kasus delik aduan berdasarkan pasal 310 KUHP. Penulis sendiri ragu, Jokowi akan membuat laporan sendiri. Penulis dalam hal ini juga memilik pandangan, bahwa Jokowi tak cukup ksatria untuk berhadapan langsung dimuka hukum melawan Habib Bahar Bin Smith.

*Penulis adalah Ketua LBH PELITA UMAT

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)