Rabu, 22 September 2021

Kaukus Korban Hak Asasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi

Kaukus Korban Hak Asasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi

Oleh : Yudi Syamhudi Suyuti*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Assalamualaikum Wr Wb, Pertama–tama kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kita berdiri tegak di tanah merdeka diatas Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang sah kita miliki, dimana dalam konstitusi kita UUD 45 ditegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan Rakyat.

Namun kita juga harus sadar bahwa hukum Internasional juga berdiri tegak di Negara kita yang dengannya kita menjadi Negara berdaulat atas pengakuan dunia Internasional sebagai salah satu komunitas Internasional. Dan ketika kita mewujudkan tentang Daulat Negara, saat itu juga kita wajib mewujudkan Daulat Rakyat.

Manifesto Indonesia yang kita kenal dengan “Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945’ dimana lahir melalui dialektika dalam kontrak sosial dan diperjuangkan dengan cara revolusi oleh para pelaku revolusioner, di dalamnya telah ditegaskan beberapa hal-hal fundamental tentang kemerdekaan yang sangat substansial yaitu :

1. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa.

2. Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa mendorong diri setiap manusia untuk menjadi bangsa yang berkhidupan bebas, maka Rakyat menyatakan kemerdekaannya.

3. Pernyataan tentang pembentukan pemerintah Negara Indonesia yang merupakan salah satu bagian dalam komunitas dan kepentingan dunia untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan menjadi bangsa yang merdeka, ditegaskan dalam susunan sebuah sistem konstitusi UUD 45 untuk membentuk sistem Negara yang berkedaulatan Rakyat.

4. Republik Indonesia dibentuk dengan dasar yang salah satunya adalah, “kemanusiaan yang adil dan beradab.”
Dari hal-hal fundamental yang substansial tersebut, bahwa prinsip-prinsip Hak Azasi Manusia berada di dalam prinsip Kekuatan Rakyat Indonesia, yaitu Negara. Sehingga ketika kita memperjuangkan Hak-Hak Dasar kita sebagai Rakyat Pemilik Negara, tidak terlepas dari tatanan ruang kekuasaan hukum yang berdiri tegak sebagai Hukum Nasional dan Hukum Internasional.

Dan manifesto Indonesia ini berdiri tegak sejajar dan sejajar dengan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dalam Universal Declaration of Human Right yang menjadi keputusan Majelis Umum PBB, 10 Desemebr 1948.

Atas dasar inilah, dihari ini yang dirahmati Allah ini telah hadir dan berdiri sebuah Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) yang lahir di negeri Indonesia sebagai sebuah jaringan untuk memenangkan Hak-Hak Kemanusiaan dan Kemerdekaan kita secara utuh dengan kepentingan Rakyat untuk tegaknya Kemanusiaan yang adil dan beradab di dunia Internasional.

Jika Rakyat kuat, maka Negara akan kuat begitu juga jika kita kuat, maka dunia akan kuat. Dengan adanya Jaringan ini, maka tidak ada lagi orang merasa paling kuat di negeri atau di dunia yang kita cintai bersama ini.

TENTANG KORBAN HAK AZASI MANUSIA DAN KRIMINALISASI OLEH REZIM JOKOWI

Sejak era kekuasaan Jokowi hingga saat ini, telah terjadi banyak indikasi bahwa Jokowi, Jaringan Kekuasaan dan Pemodalnya telah menjalankan praktek Imperialisme Gaya Baru pada Rakyat dengan memaksa dan menggunakan intrumen Negara demi kekuasaannya.

Tentu hal ini tidak terlepas dari kepentingan Cina Komunis (RRC) untuk menguasai Tanah, Air dan Cakrawala Indonesia melalui proyek OBOR (One Belt, One Road) dengan memaksakan prinsip Belt Road Initiave. Kita sebagai bagian dunia Internasional tentu saja kita tidak berhak membenci bangsa lain seperti Cina. Tapi kita anti dengan Imperialisme.

Problemnya adalah kita perlu bertanya kembali, “Taukah Jokowi bahwa kita ini sedang dijajah Cina ?’ lalu, kenapa kita mau dikuasai mereka. Boleh saja kita bekerja sama dengan siapapun selama menguntungkan untuk Rakyat dan Negara kita, tapi untuk apa bekerjasama jika kita hanya menjadi terjajah.

Sejauh ini kami telah mendapatkan banyak data bahwa jumlah masyarakat sipil yang dihukum atas tuduhan bermacam-macam seperti tuduhan makar, penyalahgunaan UU ITE dan pencemaran nama baik sangat begitu banyak, kemungkinan berjumlah ratusan atau paling tidak hampir mencapai ratusan. Dan ini termasuk yang terjadi pada isteri saya, Nelly Siringoringo yang jelas sekali terjadi kriminalisasi atas tuduhan UU ITE melalui tangan LIppo Group yang saat ini sedang di dakwa Negara sebagai Korporasi Jahat. Ternyata dalam persidangan Lippo, juga diungkap dugaan terjadi intervensi Para Pembantu Jokowi.

Masih banyak contoh kasus kriminalisasi selain dari kasus isteri saya, ini begitu berbahay bagi kehidupan kita semua, kenapa. Karena jika ada sekelompok kecil berkuasa menggunakan Negara sebagai instrument kekuasannya, maka Negara termasuk “Criminal Justice System” (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang ada didalamnya tentu akan menjadi lemah. Sehingga para aparatur dan penegak hukumnya pun pada akhirnya tidak akan mampu menegakkan keadilan. Dan jika keadilan telah mati, maka Negara, Demokrasi dan Hak Azasi Manusia juga menjadi mati.

RESOLUSI JARINGAN AKTIVIS KEMANUSIAAN INTERNASIONAL (JAKI).

1. Mendesak Negara untuk mengeluarkan Amnesti Nasional dan membebaskan semua tahanan korban Hak Azasi Manusia dan Kriminalisasi oleh Rezim Jokowi tanpa syarat.

2. Jika Negara tidak melakukan, maka kami akan segera menindak lanjuti Hasil Kaukus yang berada di dalam Piagam Cikini 2019 untuk dilaporkan ke Lembaga-Lembaga Internasional.

3. Segera membawa masalah ini untuk didaftarkan secara resmi ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice) dan Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court), dalam waktu segera, dimana Pihak Mahkamah Internasional telah menghubungi jaringan kami untuk siap mengadili kasus ini dengan mekanisme yang berlaku di lembaganya.

Jakarta, 15 Januari 2019
Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)
International Humanitarian Activist Network (IHAN)

*Penulis adalah Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI)

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita