Wednesday, 24 April 2019

Baasyir, Sinetron atau Misi Ilegal Yusril?

Baasyir, Sinetron atau Misi Ilegal Yusril?

Oleh Supriyatno Yudi*

Jakarta, Swamedium.com — Kepakaran Yusril Ihza Mahendra (YIM) di bidang hukum tata negara tak diragukan lagi. Ia bahkan disebut sebagai penjaga gawang konstitusi. Namun, belakangan ada yang aneh. Sepertinya YIM terlalu bersemangat ingin membebaskan Abu Bakar Ba’asyir (ABB). Hingga ia diduga terjebak pada tindakan Ilegal.

Jika benar YIM menjalankan misi ilegal pada upaya pembebasan ABB, maka reputasinya sebagai pakar hukum dipertanyakan. YIM tiba-tiba muncul di Lapas Gunung Sindur, Bogor. Media memberitakannya bahwa YIM diutus Jokowi. Entah Jokowi sebagai presiden atau sebagai capres.

Media juga melaporkan bahwa kunjungan YIM ini dalam kapasitas sebagai penasihat hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Inilah letak ilegalitas misi YIM. Dalam kapasitas apa ia menjalankan tugas berkaitan dengan kewenangan presiden?

Membebaskan ABB adalah kewenangan presiden, bukan capres. Lantas kenapa yang diutus YIM, seorang lawyer capres? Kenapa pula YIM menerima tugas itu?

Sebagai seorang pakar hukum tata negara biasanya YIM selalu mengambil sikap di atas pertimbangan hukum yang ketat. Kok bisa kini ia menjalankan sebuah misi yang lemah dasar hukumnya?

Dengan predikat YIM sebagai penasihat hukum capres, maka menjadi wajar publik berasumsi bahwa langkah YIM ini politis. Apalagi kalau bukan untuk meraih simpati pemilih muslim yang yakin bahwa ABB bukan teroris.

YIM dalam keterangannya di depan media bahkan tidak mempersoalkan sikap ABB yang tetap menolak setia pada Pancasila. “Tapi kemudian saya bilang, antara Islam dengan Pancasila tidak ada pertentangan, jadi saya pun mengatakan, taat kepada Islam pun taat kepada Pancasila,” kata Yusril. Dengan alasan itu pulalah ABB akan dibebaskan tanpa syarat.

Sikap lunak YIM ini berbeda dengan PDIP. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, jika ABB menolak setia Pancasila, maka silakan ke negara lain. “Jadi PDIP sangat kokoh di dalam menjalankan perintah konstitusi itu. Seluruh warga negara Indonesia wajib untuk taat dan setia kepada Pancasila dan NKRI,” kata Hasto.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)