Selasa, 21 September 2021

Jokowi: Saya Tidak Keluar Uang, Ahok: Jokowi Didukung Pengembang

Jokowi: Saya Tidak Keluar Uang, Ahok: Jokowi Didukung Pengembang

Foto: Marwan Batubara (ist)

Oleh: Marwan Batubara*

Banner Iklan Swamedium

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Jokowi dalam Debat Pilpres I tanggal 17 Januari 2019 telah dengan bangga menyatakan keberhasilan memenangkan Pemilihan Walikota Solo (2010) dan Pemilihan Gubernur DKI (2017) hanya dengan dukungan dana yang kecil. Jokowi berujar:

“Ya tadi sudah saya sampaikan bahwa rekrutmen yang berdasarkan kompetensi, bukan finansial itu menjadi kunci. Tapi kan contoh, saya sendiri, pada saat pemilihan Walikota, saya betul-betul menggunakan anggaran begitu sangat kecil. Ke partai pun, waktu pemilihan Gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali.”

“Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu. Tetapi memang ini sekali lagi memerlukan sebuah proses yang panjang. Memerlukan proses yang panjang. Artinya apa? Pergerakan politik itu bisa dimulai dari relawan. Bisa dimulai dari keinginan publik untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baik tanpa mengedepankan finansial.”

Mungkin saja Jokowi terpilih pada pilkada-pilkada di atas dengan pengeluaran dana yang kecil. Namun Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Nicholay Aprilindo, membantah pernyataan Jokowi yang mengaku tidak mengeluarkan uang ketika mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Itu bohong jika dia katakan tanpa biaya. Segala sesuatu saat itu dibiayai oleh Hashim Sujono Djojohadikusumo, baik Ahok atau Jokowi tidak didukung oleh pengusaha. Dana murni dari kantung Hashim,” kata Nicholay di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

Ternyata saat memenangkan Pilpres 2014, Jokowi pun didukung oleh pihak lain. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pernah menyatakan bahwa: Jokowi tidak akan bisa menjadi presiden jika tidak didukung oleh pengembang. Dengan kata lain, Ahok mengatakan bahwa Jokowi hanya bisa menjadi Presiden RI karena didukung (dana massif) dan atas peran pengembang. Apa yang dibangun Jokowi selama menjadi gubernur berupa rumah susun, jalan inpeksi, waduk, dan lain-lain itu tidak dibiayai dari APBD, melainkan oleh pengembang.

Pernyataan kontroversial Ahok itu diucapkan dalam sebuah video yang diunggah Pemprov DKI Jakarta pada 26 Mei 2015, ketika menggelar rapat dengan Direksi PT Jakarta Propertindo di Balaikota DKI Jakarta.

“Saya pengen bilang Pak Jokowi tidak bisa jadi Presiden kalau ngandalin APBD, saya ngomong jujur kok. Jadi selama ini kalau bapak ibu lihat yang terbangun sekarang, rumah susun, jalan inpeksi, waduk semua, itu semua full pengembang, kaget gak?”, ujar Ahok.[2]

Siapa pengembang yang berperan besar? Menurut Ahok, PT Agung Podomoro Land (APL) adalah pengembang yang paling kooperatif dalam membantu Pemprov DKI. APL berperan dalam membangun banyak proyek infrastruktur di era Jokowi, salah satunya adalah revitalisasi Waduk Pluit. Revitalisasi Waduk Pluit dibiayai semuanya oleh APL.[3]

*Terkait Kasus Taman BMW dan Reklamasi*

Ucapan Ahok di atas menuai banyak komentar. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menyebutkan, dukungan pengembang pada Jokowi terkait erat dengan kasus Taman BMW dan kasus Reklamasi. Prijanto mencurigai dukungan kuat Podomoro pada Jokowi-Ahok karena dugaan korupsi Taman BMW dilindungi secara total oleh Jokowi-Ahok. Prijanto meyakini bahwa Podomoro telah menyerahkan sertifikat Taman BMW yang bodong di era Jokowi-Ahok.[4]

Bagi Prijanto, tidak aneh jika Podomoro menjadi pengembang paling berperan dalam banyak proyek infrastruktur di era Jokowi. Dukungan Podomoro tersebut ternyata dihitung dari kontribusi tambahan reklamasi sebesar 15%.[5]

Dengan kontribusi tambahan reklamasi 15% tersebut, maka ketika launching Pluit City berlangsung, panitia promosi dari Podomoro mengatakan mereka sudah mengantongi analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan menyelesaikan kewajiban membangun rumah susun dan pompa. Kontribusi 15% ini juga berkaitan dengan ucapan Ahok, bahwa jika reklamasi dihentikan, maka berhentilah pembangunan gedung parkir Polda Metro Jaya.[6]

Prijanto tidak heran jika Ahok mati-matian menginginkan kontribusi 15% dalam reklamasi masuk dalam Peraturan Daerah. Podomoro tentu ingin secara sah memperoleh hak atau izin menggarap reklamasi pantai utara Jakarta karena sudah mengeluarkan uang yang banyak. Padahal kontribusi tambahan 15% dalam reklamasi tidak ada dasar hukumnya. Prijanto menduga, dana CSR yang dulu digembar-gemborkan adalah kontribusi tambahan 15% reklamasi yang sudah diijon sebelum pilpres 2014 atau sebelum izin reklamasi ditandatangani Ahok. Jelas hal ini pelanggaran berat yang sangat kuat mengindikasikan terjadinya KKN atau korupsi![7]

Kontribusi tambahan 15% untuk proyek reklamasi dibenarkan oleh Ahok. Kontribusi ini dibuat dalam perjanjian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pengembang pemegang izin reklamasi untuk melakukan pembayaran kontribusi tambahan. Kontribusi tambahan yang harus pengembang berikan sebesar 15% dari nilai jual objek pajak (NJOP) dalam bentuk pembangunan infrastruktur.[8]

Ahok mengakui bahwa Podomoro sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 2 Triliun untuk Pemprov DKI Jakarta guna mendapatkan izin reklamasi Teluk Jakarta. Dana itu berasal dari kewajiban tambahan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang disidik oleh KPK. Dana kontribusi tambahan itu dikeluarkan Poromoro untuk membangun sejumlah proyek untukPemprov DKI Jakarta, seperti delapan tower rumah susun, pembangunan taman, jalan inspeksi. Podomoro juga mendanai penggusuran rumah dan revitalisasi sejumlah waduk. Salah satunya Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.[9]

“Kita punya delapan tower rusun, semua Podomoro, Daan Mogot, Muara Baru, itu semua dia. Termasuk rehab Marunda juga dia itu. Termasuk taman ini, sekarang jadi subur, taman semua ini Podomoro, Agung Sedayu kita todong ini. Jalan inspeksi yang beton itu Podomoro semua, mau di Sunter. Termasuk robohin rumah-rumah ini rata-rata Podomoro,” ucap Ahok.[10]

Setelah KPK menyidik kasus ini, Ahok mengubah keterangan. Ahok membenarkan bahwa Podomoro baru mengucurkan kewajiban kompensasi tambahan yang diakui oleh Ahok baru sebesar Rp 200 miliar. “Agung Podomoro sudah serahkan berapa? Dia baru serahkan pada kita Rp 200-an miliar dari yang sudah dikerjakan” kata Ahok. Dasar Ahok semprul, pembohong! Ada bermacam-macam proyek kewajiban tambahan kontribusi yang sudah dikerjakan oleh PT APL. Ahok menyebut ada pengerjaan jalan inspeksi, rumah susun, tanggul, hingga pompa. Namun di luar itu, masih ada nilai kewajiban yang belum dibayar.[11]

Pernyataan Ahok yang berubah (kontribusi Podomoro turun dari Rp 2 triliun menjadi 200 miliar) setelah penyidikan oleh KPK di atas harus didalami dan dibuka kepada publik. Karena itu Ahok harus segera djadikan tersangka dan diadili dalam kasus reklamasi yang telah menetapkan vonis penjara bagi M. Sanusi dan Ariesman Wijaya tersebut. Fakta-fakta persidangan pun telah menyebut keterlibatan Ahok dalam kasus korupsi reklamasi.

Lantas mengapa KPK menghentikan kasus keterlibatan Ahok tersebut? Karena KPK pun telah menjadi bagian dari lingkaran oligarki kekuasaan penguasa-pengusaha, serta KPK pun harus berperan untuk melindungi Ahok dan Jokowi. Pimpinan KPK yang menjadi bagian oligarki ini adalah hasil rekrutmen para srikandi (tokoh-tokoh wanita) yang juga dibangga-banggakan Jokowi saat Debat Pilpres I, 17 Januari 2019 yang lalu!

*Proses Pilpres Menjadi Cacat*

Anggota DPR Desmond J. Mahesa dari Gerindra mempertanyakan dasar pernyataan Ahok. Apakah ada laporan yang menunjukkan bahwa memang Jokowi menjadi presiden karena didukung oleh pengembang? Desmond menantang Jokowi apakah berani untuk menanyakan maksud ucapan Ahok tersebut karena ucapannya itu mempermalukan seorang kepala negara. Dengan ucapannya itu, Ahok telah memfitnah dan mempermalukan presiden. Jika ucapan Ahok benar, menurut Desmond, maka proses pilpres menjadi cacat. Tapi sebaliknya, kami percaya pada Ahok dan sangat yakin kalau Jokowi memang didukung habis oleh para pengembang saat pilpres![12]

Senada dengan Desmond, Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengingatkan Ahok untuk berhati-hati berbicara di ruang publik. Pernyataan Ahok tersebut dapat diinterpretasikan bahwa terjadi pelanggaran dalam pencapresan Jokowi pada pilpres.[13] Bagaimana suara Asrul Sani sekarang?

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menegur Ahok, supaya tidak membuat gaduh dan polemik. Arteria juga menegaskan supaya negara tidak boleh kalah dengan pengusaha, apalagi setingkat presiden. Arteria bahkan mendesak Ahok untuk menarik kembali pernyataannya itu. Anggapan sesat jika negara baru bisa menjalankan program kerayatan jika ditopang oleh pengusaha. Negara tidak pernah berhutang atau menggantungkan dirinya pada pengusaha.[14] Maaf Bapak Arteria, faktanya, negara memang telah dikuasai oleh pengusaha. Minimal pimpinan negara telah dikendalikan oleh para pengusaha tersebut.

Direktur Eksekutif Segitiga Institute, Muhammad Sukron, menilai pernyataan Ahok ini merupakan bentuk pengkhianatan kepada Jokowi, orang yang memberinya hibah kursi Gubernur. Pernyataan Ahok bisa dikategorikan sebagai sebuah tusukan tepat ke jantung Jokowi. Apalagi dalam acara Indoesian Lawyer’s Club, Prof. Romli mengatakan bahwa Jokowi terlibat dalam skandal pembelian lahan RS Sumber Waras. Lengkap sudah tikaman yang diterima Jokowi.[15]

Pernyataan Ahok mengenai Jokowi, bisa diumpamakan sebagai seseorang yang sedang berusaha mati-matian menyelamatkan diri. Terlihat jelas Ahok tak mau terseret sendirian. “Ibarat pepatah, orang yang mau masuk jurang, ujung pedang pun digapai untuk menyelematkan diri. Nah Ahok ini, untuk memegang ujung pedang itu pun sudah dipersiapkan,” kata Muhammad Sukron.[16]

Tapi, kenapa M. Sukron menutup diri dari besarnya kemungkinan bahwa pernyataan  Ahok memang benar adanya, dan Jokowi memang terlibat dalam pemberian izin proyek reklamasi yang telah diijon itu?

Terlepas dari berbagai pendapat di atas, kami sangat yakin bahwa Jokowi memang mendapat dukungan dana sangat besar dari para konglomerat, taipan pengembang. Dana CSR yang dulu digembar-gemborkan sebagai sumber untuk berbagai pembangunan proyek, ternyata terutama berasal dari kontribusi tambahan 15% reklamasi yang sudah diijon (!) sebelum Pilpres 2014 atau sebelum izin reklamasi ditandatangani Ahok. Hal ini harus diusut dan dibuat terang benderang dan hukum harus ditegakkan. Negara dan rakyat tidak bolehkalah dan dikendalikan oleh para taipan pengembang!

Kerja sama penguasa dengan swasta merupakan hal yang biasa dalam berbagai proyek pemerintah. Akan tetapi kalau hitung-hitungan finansial/bisnisnya tidak jelas, tertutup dan melanggar peraturan pula, maka dalam kerja sama tersebut telah terjadi tindak KKN atau korupsi yang merugikan negara dan rakyat! Kerja sama Pemrov DKI dengan sejumlah perusahaan swasta tersebut melanggar pasal-pasal 4, 17 dan 22 Peraturan Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. DPRD atau DPR harusmengklarifikasi dan membentuk Hak Angket, BPKP/BPK harus melakukan audit dan penegak hukum, terutama KPK, wajib mengusut dugaan KKN ini.

Kesepakatan antara Pemda DKI yang diwakili oleh Jokowi-Ahok di atas, yang ternyata telah diijion sebelum terpilih menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI dan Presiden RI, jelas merupakan pelanggaran peraturan sangat besar dan serius.Keduanya mengurus negara ibarat mengurus perusahaan keluarga dan dilakukan pula secara serampangan dan semau gue, jauh dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ternyata pula, pejabat-pejabat negara yang mengurus kekayaan negara secara ugal-ugalan, melanggar amanat konstitusi danperaturan yang berlaku, sertamengabaikan hak-hak publik ini malah berani menepuk dada dan mengklaim kesepakatan yang sarat KKN dengan taipan-taipan tersebut sebagai keberhasilan! Pemerintahan apa in??

Berbagai pelanggaran tersebut pasti merugikan negara ratusan triliun, jika dilihat dari potensi keuntungan yang diperoleh hanya dari proyek reklamasi saja. Namun pelanggaran-pelanggaran peraturan dan potensi kerugian negara tersebut tampaknya tidak akan pernah diproses secara hukum, akibat kekuatan para taipan mempengaruhi dan mengendalikan oknum-oknum penguasa dan oknum-oknum penegak hukum, antara lain KPK. Bahkan para pelaku pelanggaran tersebut jusru menadapat dukungan dan apresiasi dari publik akibat gencar dan massifnya dukungan media pendukung Jokowi-Ahok, dengan dana tak terbatas dari para taipan, menebar informasi keberhasilan yang bersangkutan ke seantero negeri.[] 

[1] Disampaikan pada Diskusi Publik: Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?, Seknas PADI, Menteng, Jakarta, 22/1/1019

[2]http://www.aktual.com/ahok-pak-jokowi-tidak-jadi-presiden-kalau-gak-disokong-pengembang/

[3] Ibid

[4] http://fajar.co.id/2016/07/03/prijanto-makin-terbukti-jokowi-jadi-presiden-karena-peran-pengembang/

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Ibid

[8] https://www.merdeka.com/peristiwa/ahok-sebut-perjanjian-pengembang-reklamasi-dibuat-di-era-jokowi.html

[9] http://www.aktual.com/ahok-podomoro-sudah-setor-rp2-triliun-lebih-untuk-izin-reklamasi/

[10] Ibid

[11] https://news.detik.com/berita/3209170/ahok-agung-podomoro-baru-serahkan-kewajiban-sekitar-rp-200-miliar

[12] http://www.korankota.com/ahok-permalukan-jokowi-pdip-murka/

[13] http://news.okezone.com/read/2016/06/22/338/1422557/kata-ahok-jokowi-tak-bisa-jadi-presiden-tanpa-pengembang

[14] http://www.teropongsenayan.com/42841-pdip-geram-saat-ahok-kaitkan-jokowi-dengan-pengembang

[15] http://berita360.com/ahok-bilang-jokowi-tak-akan-jadi-presiden-jika-tak-didukung-pengembang/

[16] Ibid

*Penulis, peneliti IRESS

Banner Iklan Swamedium

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Fakta Berita