Friday, 19 July 2019

Surat Terbuka kepada Presiden RI; Batalkan Kesepakatan Divestasi Saham Freeport

Surat Terbuka kepada Presiden RI; Batalkan Kesepakatan Divestasi Saham Freeport

Foto: Pemerintah janji pembentukan holding BUMN tak hilangkan peran DPR (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Presiden Joko Widodo pada Jumat (21/12/2018) telah menerima laporan sejumlah menteri terkait dengan telah resminya penguasaan 51,2% saham PT Freeport Indonesia (PTFI)  oleh pihak Indonesia melalui PT Inalum. “Disampaikan saham PT Freeport sudah 51,2% beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayarkan. Hari ini adalah momen yang bersejarah setelah PT Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973,” kata Presiden di Istana Merdeka.

Kata Jokowi, dengan kepemilikan mayoritas saham tersebut pendapatan negara akan meningkat. Presiden juga memperoleh laporan dan mengapresiasi hasil pembahasan terkait izin lingkungan hidup dan pembangunan smelter. “Terakhir juga tadi saya mendapatkan laporan untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan smelter, semuanya telah terselesaikan dan sudah disepakati. Artinya semuanya sudah komplet dan tinggal bekerja saja”, kata Jokowi.

Seperti diketahui, pemerintah Indonesia melalui Inalum telah resmi membayar US$ 3,85 miliar untuk mengakuisisi saham Freeport MacMoran (Freeport) di PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 21 Desember 2018. Dana sebesar US$ 3,85 miliar tersebut merupakan pembelian 40% saham Rio Tinto yang membentuk joint venture dengan Freeport di PTFI (US$ 3,5 miliar), dan 100% saham FMM di PT Indocopper Investama (PTII) yang memiliki 9.36% saham di PTFI (US$ 350 juta). Yang bertindak sebagai operator tambang tetaplah PTFI.

Proses divestasi tidaklah harus diwujudkan dengan mengorbankan banyak hal, terutama kedaulatan negara. Tujuan penguasaan saham mayoritas tidak boleh dicapai at any cost, dengan membayar sangat mahal, dan berpotensi merugikan negara. Apalagi jika di dalam nilai sebesar US$ 3,85 miliar tersebut terkandung unsur-unsur manipulasi atau dugaan korupsi oleh oknum-oknum yang berburu rente.

Jika proses negosiasi yang berlangsung selama hampir 2 tahun ditelusuri dengan seksama, ditemukan bahwa Freport selalu bersikap ingin menang sendiri dan ingin terus mendominasi pengelolaan tambang Freeport, dengan berlindung di balik prinsip kesucian kontrak (contract sanctity). Untuk itu Freeport selalu mengancam pemerintah Indonesia untuk membawa perselisihan negosiasi ke arbitrase internasional, tanpa peduli adanya perubahan berbagai undang-undang dan peraturan di Indonesia setelah KK ditandatangani.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)