Friday, 26 April 2019

Pemeriksaan Ustadz Slamet Maarif Sangat Dipaksakan

Pemeriksaan Ustadz Slamet Maarif Sangat Dipaksakan

Solo, Swamedium.com — Ketua Gerakan Pengawal Nasional Fatwa Ulama (GNPF-U) Ustadz Yusuf Muhammad Martak mendampingi langsung pemeriksaan Ketua Persaudaraan Alumni (PA 212) Ustadz Slamet Ma’arif di Mapolresta Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Kamis (7/2).

Yusuf menilai, ada kesan yang dipaksakan dalam pemeriksaan terhadap Slamet Ma’arif. Pasalnya, saksi-saksi yang dipanggil pada Senin (4/2) lalu tidak kooperatif dengan tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap Ketua PA 212 itu sudah terbit beberapa hari lalu.

“InsyaAllah kita selalu percaya pada profesionalitas aparat kepolisian. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan baik, agar negara ini tetap berpedoman bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi, tidak sewenang-wenang menggunakan alat kekuasaan untuk membuat suasana kehidupan masyarakat tidak kondusif lagi,” ujar Yusuf, saat dihubungi, Kamis (7/2).

Yusuf melihat banyak ketidakadilan dan kesewenang-wenangan hukum di pemerintahan saat ini, khususnya kepada para ulama dan aktivis ataupun tokoh pergerakan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah. Menurut dia, hal itu diakibatkan lemahnya leadership (kepemimpinan) rezim saat ini.

“Karakter kepemimpinan yang ada seolah-olah tidak tahu bahwa terjadi ketimpangan dalam proses-proses hukum yang sedang berjalan maupun laporan-laporan masyarakat yang telah disampaikan,” ujarnya.

Ia menambahkan, jika hal ini terus dibiarkan, maka sangat mahal ongkos demokrasi yang harus dibayar rezim Jokowi. Padahal, dalam beberapa periode kepemimpinan sebelumnya, Indonesia dalam keadaan kondusif dan tidak banyak mengalami penyimpangan orientasi penegakan hukum.

“Seolah-olah ini seorang kepala negara yang mengelola organisasi kecil, bukan organisasi negara. Nah, ini tidak bisa dibiarkan karena sebelum beliau menjadi presiden, negara ini sudah ada dan pernah berjalan baik,” kata Yusuf.

“Jadi, pemimpin tidak bisa mengelola negara hanya dengan cara-cara pencitraan. Seolah-olah merangkul sebelah sini dan menendang sebelah sana, mengangkat yang ini dan mengganjal yang lain, itu tidak benar. Ini bukan pengelolaan ormas (organisasi kemasyarakatan), tapi pengelolaan negara,” imbuhnya.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)