Minggu, 25 Oktober 2020

Tegas! MUI Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Tegas! MUI Tolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

Foto: Wakil Sekjen MUI KH Zaitun Rasmin. (Joko/swamedium)

RUU P-KS dinilai multi tafsir dan tidak memasukkan tentang perilaku seks menyimpang lainnya. Jika diteruskan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) disarankan diubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

Jakarta, Swamedium.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). RUU tersebut mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya umat Islam.

“Ini berbahaya, nanti ada banyak kejahatan seksual seolah-olah mendapat legitimasi dari RUU PKS itu,” kata Wakil Sekjen MUI, Ust Zaitun Rasmin, Kamis (7/2).

MUI merekomendasikan RUU tersebut diganti dengan RUU Kejahatan Seksual. Sebab, kejahatan seksual itu lebih berbahaya, sementara kekerasan seksual lebih multi-tafsir yang justru berpotensi merusak.

“Rekomendasi MUI dihentikan saja, tapi kalau masih mau dilanjutkan diganti dengan RUU kejahatan seksual, jadi perlindungan terhadap kejahatan seksual,” tegasnya.

Senada hal itu Prof Euis Sunarti, Guru Besar IPB Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, juga mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) diubah menjadi RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

Ketua GiGA (Penggiat Keluarga) Indonesia (Giga Keluarga) ini mengemukakan, ada banyak alasan RUU yang menuai prokontra ini ditolak atau diubah dengan mengganti kata kekerasan menjadi kejahatan.

“Dalam RUU P-KS, yang diatur adalah larangan pemaksaannya (pelacuran, aborsi), mengabaikan pelacuran sebagai penyimpangan perilaku seks-nya. Demikian juga tidak memasukkan perilaku seks menyimpang lainnya,” ungkapnya.

Sebelumnya, sebuah petisi online yang digagas oleh Maimon Herawati menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Pasalnya RUU ini seakan-akan melegalkan zina. Ratusan ribu orang telah menandatangani petisi ini.

Sementara itu, Komnas Perempuan selaku penggagas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), ada beberapa poin krusial dalam rancangan beleid tersebut.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.