Jumat, 27 November 2020

Mereka Butuh Pertolongan, Korban PHK Freeport

Mereka Butuh Pertolongan, Korban PHK Freeport

Jakarta, Swamedium.com — Ibu, Bapak, Saudara/I, saat ini di pintu barat Monas atau di seberang Istana Merdeka atau persisnya di Taman Aspirasi, ada 50-an orang mewakili 8300 pekerja mogok yang kemudian di-PHK sepihak oleh manajemen PT Freeport Indonesia (PHK). Sejumlah 3000-an pekerja ini sebagiannya adalah orang Papua dan sebagian lagi berasal dari berbagai daerah seperti Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan NTT.

Sudah satu minggu atau enam malam mereka “menginap” di Taman Aspirasi. Tujuan mereka ada di situ adalah menunggu Presiden Joko Widodo. Mereka ingin Presiden Jokowi memanggil mereka ke istana atau setidaknya Presiden Jokowi nengoklah mereka di situ. Mereka ingin curhat/menyampaikan keluhq-kesah dan hendak bertanya apakah mereka korban kesewenang-wenangan PTFI sekaligus korban divestasi saham 51%? Mengapa mereka di-PHK sepihak? Mereka jugaq ingin bertanya apakah tidak kasihan sama rakyat yang sedang susah yang jumlahnya 8300 orang? Yang juga turut susah adalah istri dan anak. Jika dihitung, maka jumlahnya mencapai lebih dari 30 ribu orang.

Para korban ini telah menderita sejak Mei 2017. Karena menderitaqq dan tidak punya uang, banyak anak yang putus sekolah dan putus kuliah. Banyak istri yang mintaq cerai. Hingga hari ini, sudah 39 pekerja yang meninggal dunia karena sejak tahun 2017 itu, keanggotaan BPJS ketenagakerjaan mereka diblokir oleh mananajemen PTFI dan Rekening bank juga ikut diblokir.

Sebenarnya 50-an pekerja yang ada di depan istana ini datang dari Timika dan dari kota lainnya sejak akhir Juli 2018 lalu. Mereka menempuh perjalanan laut selama 10 hari. Mulanya jumlah mereka 70-an orang, tetapi sejak Desember 2018 lalu sebagiannya sudah kembali ke kampung halaman. Mereka sudah datang ke mana-mana, ke NU, Muhammadiyah, ke PGI, ke KWI, ke kantor pusat PT FI di Kuningan, ke Kementerian Tenaga Kerja, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke DPR, ke KSP (Kepala Staf Kepresidenan) dan lainnya. Dari semua itu, yang cukup serius merespon cuma Komnas HAM dan Ombudsman.

Harapan mereka sekarang ini adalah Presiden Jokowi. Presiden memiliki wewenang kuat untuk menyelesaikan kasus 8300 pekerja ini. Mereka juga berharap agar para penegak hukum yang sedang memproses kasus mereka bertindak dan memutuskan dengan landasan keadilan.

Rencananya mereka tidak akan beranjak dari depan Istana sampai Presiden Jokowi merespon mereka. Mereka juga pantang pulang ke Papua sebelum berhasil. Sudah enam bulan mereka di Jakarta meninggalkan anak dan istri atau keluarga termasuk sahabat. Sempat ditampung di PP Muhammadiyah, di LBH Jakarta dan di Wisma PGI Yakoma dan kini mereka ditampung di kantor lama Lokataru di Pulomas dan kantor Lokataru di Jalan Balai Pustaka.

Ibu, Bapak dan saudara/i sekalian. Karena mereka sedang susah di Jakarta, mereka sangat mengharapkan uluran kasih sayang dari Ibu, Bapak, Saudara-saudari sekalian.

Mereka membutuhkan beras dan bahan pokok makanan lainnya (dan berharap bukan mie instan) termasuk sumbangan berupa uang.

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.