Tuesday, 23 April 2019

Land reform dan Perjuangan Rakyat

Land reform dan Perjuangan Rakyat

Foto: Syahganda Nainggolan. (ist)

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan*

Jakarta, Swamedium.com — Saya telah meminta Agustiana, pendiri atau pendukung Konsorsium Pembaharuan Agraria, agar tidak mengatasnamakan gerakan Pembaharuan Agraria dalam mengumpulkan massa petani di Periangan Timur untuk mendukung Jokowi, beberapa waktu lalu. Agustiana setuju dengan saya dan sebagai pendukung Jokowi dia sepakat bahwa belum ada Capres yang punya agenda Land reform yang jelas. (saya dan kawan2 gerakan 80an adalah pencetus pertama gerakan reformasi agraria jaman orde baru).

Apa itu landreform (reformasi agraria)? Landreform adalah redistribusi lahan pada situasi kesenjangan struktural agraria, di mana sedikit orang menguasai mayoritas lahan pertanian.

Dalam menjalankan reformasi agraria ini, Solon Barracalough, United Nation Research Institute for Social Development, 1999, mencatat berbagai redistribusi tanah diberbagai negara, di masa lalu, dilakukan dengan aksi revolusioner rakyat, seperti di Cuba, Mexico, Bolivia, dan Nicaragua. Ditempat lain, seperti di Guatemala, Puerto Rico, Venezuela dan Chili tanpa melalui revolusi. Di Korea Selatan karena ketakutan pengaruh Korea Utara yang Komunis menginfiltrasi mereka. Di Peru dan El Salvador junta militer sendiri yang berinisitif. Sedangkan di Taiwan, rezim Kuomintang takut kekuatan tuan tanah berkuasa sehingga mereka melakukan aksi “pre-emptive” mendahului para tuan tanah dengan aksi Landreform itu.

Dalam model revolusioner, biasanya tanah diambil paksa pemerintah berkuasa, tanpa ganti rugi, lalu dibagi2kan kepada rakyat miskin secara gratis. Dalam masa tidak revolusioner, bisanya pengambilalihan lahan disertai pembayaran kompensasi. Prinsipnya, cara cara di atas dimaksudkan menata struktur kepemilikan tanah di pedesaan, agar dimensi keadilan sosial bagi rakyat dapat terwujud.

Pembicaraan kita tentang Landreform ini terkait dengan debat capres kedua kemarin. Prabowo menyinggung persoalan distribusi lahan yang tidak adil di Indonesia. Jokowi menjawab aksinya dengan pemberian sertifikat lahan, bukan membagi lahan, dan pemberian pengelolaan lahan perhutanan/negara, yang mencakup 2,6 juta HA. Jawaban Jokowi ini bukanlah Landreform yang dimaksudkan Jokowi dalam Nawacita nya, di mana 9 juta atau 12 juta Ha lahan akan diredistribusi. Landreform adalah redistribusi.

Pages: 1 2 3 4 5

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)