Minggu, 25 Oktober 2020

Apa yang Kau Cari Agum Gumelar?

Apa yang Kau Cari Agum Gumelar?

Agum Gumelar.

Oleh: Tjahja Gunawan*

Jakarta, Swamedium.com — Sebelum menulis artikel ini, lama saya merenung untuk mencerna pernyataan Jend (Purn) Agum Gumelar yang tiba-tiba membuat pernyataan bahwa dirinya mengetahui persis tempat sejumlah Aktivis ’98 yang dibunuh dan dibuang oleh Tim Mawar dalam peristiwa kerusuhan 1998.

Setelah flashback ke belakang, saya menyimpulkan statement Agum tersebut lebih bernuansa politik ketimbang upaya serius untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.

Makanya tidak heran kalau salah satu teman saya di FB berkomentar: “Basi, pak..!! Kalau memang Prabowo bersalah, kok bisa mencalonkan jadi Presiden sampai tiga kali?”.

Bahkan salah satu Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS), Nicholay Aprilindo, Alumnus PPSA XVII LEMHANNAS RI-2011, dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Agum Gumelar menyatakan,
“Kalau benar Anda tahu tentang rahasia peristiwa pelanggaran HAM tahun 1998 dan tahu di mana mayat para korban penculikan, kenapa Anda tidak melaporkan itu pada Presiden Jokowi dan presiden sebelumnya seperti BJ.Habibie, Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyoni ? Kenapa Anda tidak melaporkan itu ke Komnas HAM serta kejaksaan agung ? Kenapa waktu Megawati Soekarnoputeri berpasangan dengan Prabowo Subianto pada saat maju sebagai capres-cawapres tahun 2009, Anda tidak ‘bernyanyi’?”.

Nicholay benar. Jika Agum benar-benar mengetahui fakta tempat Aktivis 98 dibunuh dan dibuang namun tidak dilaporkan, maka dari sisi hukum Agum bisa terkena delik karena dianggap menyembunyikan kejahatan.

Seharusnya dengan kedudukannya sekarang sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Agum Gumelar bisa mengungkapkan peristiwa tersebut.

Pasal 221 KUHP menyebutkan, jika seseorang mengetahui sebuah fakta/peristiwa kejahatan (pidana) namun menyembunyikan kejadian tersebut, maka yang bersangkutan bisa dijerat hukum.

Ancaman hukuman bagi seseorang yang menyembunyikan pelaku kejahatan dan menghalang-halangi penyidikan, pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.

Pages: 1 2 3

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.