Minggu, 25 Oktober 2020

Mestikah Kemerdekaan Pers Dipertaruhkan dan Peran Dewan Pers Dipertanyakan

Mestikah Kemerdekaan Pers Dipertaruhkan dan Peran Dewan Pers Dipertanyakan

Ilustrasi (ist)

Oleh : Ozzy Sulaiman Sudiro*
Ketua Umum KWRI/Sekjen Majelis Pers.

Sejarah telah mencatat bahwa lahirnya Dewan Pers independen bermula adalah desakan dan tuntutan perjuangan Pers yang ingin adanya perubahan yaitu Reformasi, bertujuan untuk mengembalikan akal sehat dari ” absolutisme ” kekuasaan tanpa batas, sekaligus tuntutan para pejuang Pers Reformis agar dibubarkannya Departemen Penerangan R.I, Karna lembaga ini dinilai Sebagai simbol kekuasaan dan eksekustor untuk memarjinalisasi dan pencabut nyawa media melalui “SIUP” atau yang dikenal Surat Ijin Usaha Penerbitan. yang membuat paranoid bagi umat pers tanah air, karna Pers mengkritik dianggap telah mengancam stabilatas negara, Meski hal itu kita tidak bisa pungkiri keberadaan Dewan Pers yang eksistensinya sudah ada sejak tahun 1960an era nya orde baru dibawah kendali departemen penerangan RI saat itu.

Lahirnya Majelis Pers Independen yang di prakarsai oleh 26 organisasi kewartawanan yang dimotori oleh Komite Wartwan Reformasi Indonesia (KWRI) , adalah sebagai lokomotif demokrasi yang memperjuangkan dan membuahkan kemerdekaan Pers seperti yang kita rasakan, dan sepatutnya umat Pers bertrima kasih atas jasa-jasanya 26 Organisasi yaitu para pejuang Pers Reformis, yang memiliki intuisi yang sama yaitu senasib dan seperjuangan.karna kemerdekaan Pers yang kita rasakan bukan hasil segelintir organisasi wartawan yang selama sepanjang sejarah pers nasional hidup dibawah bayang bayang penguasa.apalagi ada upaya pengaburan sejarah kemerdekaan pers ” The Politic Of Daniel” yaitu politk penyangkalan atau tepatnya peniadaan terhadap masyarakat.seolah olah kemerdekaan pers ini hanya diraih dan diperjuangkannya. “Buruk Muka, Cermin DIbelah”…Annncchhuurrrr..

Ke 26 organisasi wartawan sepakat untuk membuat RUU Pers.sebagai” rule of the game “yaitu kitab suci bagi umat Pers alias payung Hukum yang mengatur tentang kebijakan secara rinci dan transparan mengenai format penetapan Dewan Pers maupun diharapkan akan menjawab Persoalan Persoalan terkait delik dan sengketa terhadap Pers nasional.sebagai wujud pengejawantahan amanah UU No 40 thn 1999 tentang Pers.

Pages: 1 2 3 4 5 6

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.