Minggu, 01 November 2020

MK Putuskan Inkonstitusional Bersyarat KTP-el sebagai Syarat Utama Pemilih

MK Putuskan Inkonstitusional Bersyarat KTP-el sebagai Syarat Utama Pemilih

Ilustrasi

Jakarta, Swamedium.com — Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusannya menyatakan kepemilikan KTP-elektronik sebagai syarat utama memilih dalam Pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 348 Ayat (9) UU 7/2017 (UU Pemilu) adalah inkonstitusional bersyarat.

“Menyatakan frasa ‘kartu tanda penduduk elektronik’ dalam Pasal 348 Ayat (9) UU 7/2017 bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat,” ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman ketika membacakan amar putusan Mahkamah di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, seperti dilansri Antara, Kamis (28/3/2019).

Anwar Usman menambahkan, aturan tersebut dinyatakan Mahkamah sebagai inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan, dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Dalam pertimbangan Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menjelaskan, hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara sehingga tidak boleh dibatasi, disimpangi, ditiadakan, dan dihapus.

Mahkamah menimbang bahwa keberadaan KTP, paspor, atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT, sehingga pada saat yang bersamaan penggunaan identitas tersebut menjadi cara lain untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Meskipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat, seperti harus disertai dengan kartu keluarga, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, dan mendaftarkan diri kepada KPPS yang dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara.

“Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memposisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga,” tambah Saldi.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.