Minggu, 25 Oktober 2020

Meragukan Netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2019

Meragukan Netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2019

Foto: Ilustrasi. (ist)

Jakarta, Swamedium.com — Menjelang Pemilu 17 April 2019 yang tinggal 17 hari, suhu politik kian panas. Masing-masing kandidat khususnya Capres dan Cawapres dan tim suksesnya masing-masing berlomba-lomba meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Tentu dengan berbagai program dan visi misinya.

Hanya saja ada informasi yang berkembang bahwa ada pihak-pihak yang sesungguhnya tidak boleh terlibat dalam politik justru diduga ikut memberi andil dalam memenangkan pasangan capres cawapres tertentu. Lembaga kepolisian sebagai lembaga yang harus netral dalam Pemilu diduga ikut memenangkan pasangan capres Jokowi-Ma’ruf Amin.

Hal itu terungkap setelah ada pengakuan mengejutkan datang dari eks Kapolsek Pasirwangi yang dipindahkan ke Polda Jawa Barat pada konferensi pers di kantor Lokataru di Jakarta pada Minggu (31/3), karena dianggap tidak mendukung pasangan 01 sebagaimana yang dikehendaki Kapolres Garut dimana Kapolsek-Kapolsek harus terlibat dalam penggalangan untuk memenangkan Jokowi.

Bahkan Haris Azhar, selaku Koordinator Lokataru saat konferensi pers kemarin mengungkapkan bahwa ada informasi kalau kepala desa-kepala desa pernah dikumpulkan di kantor Polsek untuk mendukung pasangan 01. Kami kira, informasi ini tidak main-main dan tentu saja bisa dibuktikan kalau semua itu benar adanya.

Bahwa atas pengakuan dari eks Kapolsek tersebut, menjadi suatu fakta bahwa kepolisian tidak netral dalam Pemilu 2019 bukanlah isapan jempol. Sudah terlalu banyak informasi bahwa indikasi ketidaknetralan itu sulit untuk dibantah meski petinggi Polri berulang-ulang menyatakan bahwa Polisi netral.

Misal adanya informasi bahwa anggota polisi baik di tingkat Polres dan Polsek melakukan pendataan atau survey ke masyarakat langsung untuk mengetahui warga yang didatangi itu mendukung pasangan capres, apakah ke 01 atau 02 dengan terlebih dulu menjelaskan keberhasilan pemerintah Jokowi dalam pembangunan, penegakan hukum dan seterusnya. Hal itu diduga sebagai upaya untuk mempengaruhi masyarakat untuk kembali memilih Jokowi untuk kembali menjadi presiden.

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.