Minggu, 25 Oktober 2020

Pascapemeriksaan Saksi, LBP Bakal Diperiksa Bawaslu soal Dugaan Politik Uang

Pascapemeriksaan Saksi, LBP Bakal Diperiksa Bawaslu soal Dugaan Politik Uang

Jakarta, Swamedium.com — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan politik uang yang dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menkomaritim), Luhut Binsar Pandjaitan. Jika diperlukan, Bawaslu akan menghadirkan Luhut untuk dimintai klarifikasi.

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan, kasus luhut masih diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. “Sebab kejadiannya di Kabupaten Bangkalan. Kami cari (barang bukti) dan kami sudah periksa saksi-saksi yang melihat kejadian itu,” ujar Bagja ketika dijumpai wartawan di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/4). 

Setelah pemeriksaan saksi, Bawaslu RI masih menunggu proses selanjutnya. “Kalau dibutuhkan, (Luhut) bisa dipanggil di sini (Bawaslu RI). Beliau hadir di sini. Untuk kasus ini prosesnya selama 14 hari,” tambah Bagja. 

Sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA), melaporkan Luhut Binsar Pandjaitan, ke Bawaslu, Jumat (5/4). Luhut diduga melakukan politik uang dan sejumlah pelanggaran pemilu lain. 

Juru bicara ACTA Hanfi Fajri menduga, Luhut melakukan kampanye tanpa melakukan cuti sebagai pejabat negara. “Kami melaporkan tindakan dia sebagai menteri, sebagai pejabat negara yang melakukan kampanye kepada salah satu paslon. Kalau menteri ingin melakukan kampanye kepada salah satu paslon, dia harus mengajukan surat cuti,” ujar Hanfi kepada wartawan, di Kantor Bawaslu, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat. 

Dia melanjutkan, Luhut tidak masuk dalam struktur tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin. Artinya, Luhut dianggap tidak memiliki hak melakukan kampanye. 

“Artinya, tindakan yang dilakukan oleh Luhut yang meminta untuk memilih paslon 01, itu sudah menyalahi undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengarah ketidaknetralan keberpihakan membuat keputusan yang menguntungkan paslon nomor 01,” jelasnya. 

Kedua, kata Hanfi, ACTA juga melaporkan terkait masalah amplop yang diberikan kepada Kiai Zubair Muntashor di Ponpes Nur Cholil, Kabupaten Bangkalan. Menurut dia, amplop identik dengan pemberian uang. 

Pages: 1 2

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.