Thursday, 18 July 2019

Pilpres 2019, 22 TPS di Riau Harus Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Pilpres 2019, 22 TPS di Riau Harus Lakukan Pemungutan Suara Ulang

Emak-emak dari Relawan Macan Asia sedang mengawasi TPS 068 di Krlurahaan Sidomulyo Barat, Tampan, Pekanbaru (Dennirisman)

Pekanbaru, Swamedium.com – Sedikitnya 22 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Riau harus melaksanakan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. Tiga TPS di Pekanbaru Diminta untuk lakukan PSU.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Riau, Rusidi Rusdan menyampaiksn hal itu saat Video Conference bersama Gubernur Riau dengan Dirjen Bina Keuangan Daerah dan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Riau Command Centre Diskominfotik Riau, Kamis (18/4/2019).

Rusidi mengatakan di Riau 14 TPS harus melaksanakan PSU dan 8 PSL yang tersebar di 5 kabupaten/kota se-Riau.

“Tapi data terus bergerak, karena data Pekanbaru masuk masih tahap perhitungan. Tapi prinsipnya, PSU dan PSL ini tidak satupun warga negara yang tak bisa menggunakan hak suaranya. Jadi kita melindungi warga bisa menggunakan hak suaranya,” katanya.

Dia menyatakan, dasar rekomendasi Bawaslu ke KPU untuk PSU kategorinya adalah kalau ada warga yang tidak berhak memilih di TPS itu, serta tidak singkronnya data pemilih dengan surat suara yang ada di dalam kotak, maka itu akan menyebabkan PSU.

“Intinya Pemilu ini harus akuntabilitas dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ketika ada data yang tak bisa dipertanggungjawabkan maka itu harus kita ulang,” terangnya.

Disinggung apakah PSU itu akibat adanya kecurangan, Rusidi Rusdan menyatakan PSU itu bukan karena kecurangan. Karena kalau kecurangan itu konotasinya disengaja oleh pihak penyelenggara.

“Tapi ini pelanggaran, ada pemilih yang tak boleh mencoblos di TPS itu dan ada juga yang nyoblos dua kali. Sehingga asas penyelenggaraan berasaskan hukum, dan akuntabilitas harus dilakukan PSU,” paparnya.

Dia menegaskan, kalau PSU karena disebabkan pelanggaran KPPS, maka KPPS-nya harus diganti. Namun kalau pelanggaran bukan karena pelanggan anggota KPPS, maka KPPS tak perlu diganti.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)