Monday, 17 June 2019

GNPF – Ulama dan Aktivis Kritisi Tuduhan Makar

GNPF – Ulama dan Aktivis Kritisi Tuduhan Makar

Jakarta, Swamedium.com — Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama mengeritik pemanggilan hukum sejumlah tokoh dan aktivis dengan tuduhan makar.

Kritik tersebut dilancarkan melalui konferensi pers GNPF-Ulama beserta aktivis pro-demokrasi Lieus Sungkharisma dan Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi,di Jakarta, Senin (13/5).

Lieus Sungkharisma mempertanyakan tindakan pemerintah yang rajin melabelisasi sejumlah aktivis dengan tudingan makar sejak Aksi Bela Islam 212.

“Pemerintah masih kurang menuduh orang makar? Sejak 212 sudah dituduh makar, tapi tidak disidang-sidang,” kata Lieus.

Menurut Lieus, beberapa aktivis dan tokoh disangkakan pasal makar, namun digantung proses hukumnya selama 3 tahun tidak disidang, sehingga status sangkaan makar masih melekat pada mereka.

“Kivlan Zein itu sudah dua kali dituduh makar. Jangan main main dengan rakyat, ini bulan ramadan loh, kalau berbuat baik pahalanya berlipat, kalau berbuat curang azabnya juga berlipat-lipat,” jelasnya.

Lieus membantah dirinya melakukan makar terhadap pemerintah, ia menegaskan selama ini hanya mengeritik kebijakan-kebijakan penyelenggara negara yang dianggapnya bermasalah.

“Makar itu menggulingkan pemerintahan yang sah, saya 2014 dulu dukung Jokowi, Tidak ada keinginan menggulingkan Jokowi, yang kita lawan itu kecurangan pemilu, kesalahan hitung,” tegasnya.

Senada dengannya, Adhie Massardi mengatakan ada sejumlah hal yang harus dikritik selama 20 tahun reformasi berjalan. Diantaranya, suksesi kepemimpinan dalam kontestasi pemilu. Kritik tersebut tidak boleh disikapi pemerintah dengan tudingan makar.

Menurut Adhie, persyaratan kebebasan demokrasi adalah adanya kebebasan dalam berkumpul, menyatakan pendapat dan berserikat. Termasuk dalam pemilu, setiap orang berhak untuk memilih calon sesuai hati nuraninya.

“Demokrasi akan berjalan kalau penyelenggara pemilu juga berjalan baik. Sebagai pegiat demokrasi, saya melihat banyak hal yang dilanggar, salah satunya adalah hak memilih,” kata Adhie.

Pages: 1 2

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)