Thursday, 22 August 2019

Gelombang Balik Demokrasi

Gelombang Balik Demokrasi

Ruslan Ismail Mage

Jakarta, Swamedium.com — Kenapa harus demokrasi? Inilah pertanyaan familiar yang sering mengemuka dalam kuliah-kuliah mahasiswa ilmu politik. Menurut Robert Dahl, paling tidak ada sepuluh alasan kenapa harus demokrasi. Dua diantaranya yang sangat relevan dikedepankan dalam konteks indonesia kekinian. Pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dahadapan hukum (hukum tidak boleh tajam ke bawa tumpul ke atas). Kedua, setiap warga negara bebas berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat.

Karena Demokrasi mengembalikkan hak-hak alami warga negara setelah di rampas oleh siatem pemerintahan otoriter, maka hampir seluruh negara di muka bumi dilanda gelombang demokrasi. Suatu gelombang yang menyapu bersih elemen-elemen otoriter dalam sebuah negara untuk menuju pemerintahan yang demokratis.

Samuel P. Huntington membagi tiga fase gelombang demokrasi. Fase pertama, berlangsung pada tahun 1828-1926 yang barawal dari Revolusi Perancis dan Revolusi Amerika. Fase kedua, berlangsung pada tahun 1945-1962 setelah Perang Dunia II. Fase ketiga, berlansung pada tahun 1974 sampai sekarang. Dalam ketiga fase itu beberapa negara mengalami pasang surut demokrasi. George Sorensen menyebutnya “redemokratisasi”, suatu proses perjalanan panjang menuju zona demokratis setelah melewati periode pemerintah nondemokratis. Namun dalam perjalanannya, beberapa negara yang sudah membangun demokrasi di ketiga fase itu tiba-tiba diserang badai tzunami “gelombang balik demokrasi”.
Suatu kondisi dimana terjadi pergeseran menjauhi nilai-nilai demokrasi dan kembali ke bentuk-bentuk tradisional pemerintahan otoriter.

Arus balik ini cenderung terjadi karena lembaga-lembaga demokrasi yang dibentuk cenderung korup. Muncul karena pemerintahan yang dipilih secara demokrasi oleh rakyat dianggap tidak mampu menyelesaikan perosoalan yang dihadapi rakyat, karena lumpuhnya beberapa elemen demokrasi. Diantaranya penyelenggaraan pemilu curang yang bisa memicu konflik horisontal di tengah rakyat akibat ketidakmampuan menghadirkan rasa keadilan. Institusi pemberitaan yang berat sebelah bisa memicu kecemburuan akibat ketidakadilan dalam pemberitaan. Terjadinya kesewenang-wenangan penguasa, serta pendistribusia keadilan hukum dan ekonomi yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu.

Pages: 1 2 3

Related posts

Comments on swamedium (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comments from Facebook (0)