Friday, 13 December 2019

Catatan Jamaah Ansharu Syariah Pasca Aksi 22 Mei

Catatan Jamaah Ansharu Syariah Pasca Aksi 22 Mei

Aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah demonstran di depan Bawaslu.

Jakarta, Swamedium.com — Kerusuhan yang terjadi pasca aksi menolak kecurangan Pemilu 2019 di depan Kantor Bawaslu RI pada 21 dan 22 Mei lalu menyisakan catatan bagi umat Islam. Jamaah Ansharu Syariah mencatat ada beberapa hal yang harus dicermati oleh umat Islam dalam pergerakannya ke depan.

Berikut ini catatan Jamaah Ansharu Syariah Pasca Aksi 22 Mei:

1. Masyarakat Tidak Diberi Ruang Untuk Menyampaikan Hak Konstitusionalnya

Juru bicara Jamaah Ansharu Syariah, Ustaz Abdul Rochim Ba’asyir mengatakan, menyampaikan aspirasi akan ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah merupakan hak warga negara yang dilindungi hukum. Akan tetapi dalam aksi 22 Mei, Ustaz Iim menilai justru aparat telah menghalangi hak-hak tersebut.

Hal itu dapat dilihat dari banyaknya upaya penghadangan massa yang ingin mengikuti aksi yang digelar di depan kantor Bawaslu RI, Jl.Thamrin, Jakarta Pusat itu.

“Upaya menghalangi perjalanan mereka itu begitu masif, banyak yang dicegat dijalan disuruh balik dan bahkan ditangkap lalu dibawa ke kantor polisi dan di proses,” katanya.

Aparat, kata dia, seharusnya melayani hak konstitusi warga untuk menyampaikan pendapat, bukan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Tindakan aparat tersebut justru menjatuhkan simpati masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Seharusnya tidak boleh menghalanginya tapi memberikan ruang untuk supaya rakyat menyampaikan ketidakpuasannya kemudiannya pemerintah mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk menangani atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang diadukan rakyat itu dan merespon dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian mencari solusi terbaik dari permasalahan yang ada sehingga tidak terjadi kekacauan dan tidak ketidapuasan yang berkepanjangan di masyarakat,” paparnya.

2. Aksi 22 Mei Dimanfaatkan Kelompok “Jadi-jadian”

Ustaz Iim menilai, aksi damai menolak kecurangan pemilu yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional untuk Kedaulatan Rakyat (GNKR) juga telah ditunggangi oleh pihak ketiga yang ingin mengacaukan situasi. Ia menyebutnya dengan kelompok ‘jadi-jadian’.

Pages: 1 2 3 4

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.